Category Archives: Regulasi

Regulasi

Prioritas Penggunaan Dd Tahun 2021 Menurut Permendes 16 Tahun 2021

Perhatian Pemerintah Pusat kepada pembangunan tempat kian diperkuat dengan adanya Dana Desa yang dibagikan ke seluruh desa di Indonesia. Dana Desa tersebut terus dioptimalkan penyerapannya lewat Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2021 yang meliputi ihwal Prioritas Penggunaan Dana Desa sehingga meminimalkan adanya penyelewengan. Melalui Permen No. 16 Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan… Read More »

Peraturan Bkn Nomor 28 Tahun 2020 Ihwal Perencanaan Pengembangan Karier Pns

Dalam Peraturan BKN Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penyusunan Rencana Pengembangan Karier PNS, dinyatakan bahwa Pengembangan karier ialah bab dari administrasi karier Pegawai Negeri Sipil pada tingkat Instansi dan Nasional. Penyelenggaraan administrasi karier PNS mesti ditangani dengan menerapkan prinsip Sistem Merit dan diubahsuaikan dengan keperluan instansi. Dalam menyelenggarakan administrasi karier PNS, Instansi Pemerintah mesti menyusun:… Read More »

Skb 3 Menteri Ihwal Busana Seragam Dan Atribut Bagi Akseptor Didik, Pendidik, Dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah Negeri

Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas Sekolah Menengah kejuruan Negeri tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021 dan Nomor 219… Read More »

Pmk Nomor 6 Tahun 2021 Ihwal Ppn Dan Pph Pemasaran Pulsa, Kartu Perdana, Token, Dan Voucer

Dalam pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 6 Tahun 2021 Tentang PPN dan PPH Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer, ditegaskan bahwa atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa Pulsa dan Kartu Perdana oleh Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dan Penyelenggara Distribusi dikenai PPN. Pulsa dan Kartu Perdana sanggup berupa Voucer fisik atau elektronik. Juga… Read More »

Permendagri Nomor 6 Tahun 2021 Ihwal Teknis Dukungan Honor Dan Tunjangan Pppk Pada Instansi Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan PPPK Pada Instansi Daerah, diterbitkan bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 wacana Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.   Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 6 Tahun 2021 Tentang… Read More »

Juknis Registrasi Eksistensi Pesantren

Kepdirjen Pendis Nomor 511 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis –Juknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren, diterbitkan untuk melaksanakankan PMA Nomor 30 Tahun 2020 ihwal Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren. Sebagaimana diketahui Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 ihwal Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren mengharuskan seluruh Pesantren baik yang sudah diresmikan maupun yang mau diresmikan memiliki izin terdaftar pada… Read More »

Permendagri Nomor 76 Tahun 2020 Ihwal Perangkat Pembaca Dan Penulis Serta Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Permendagri Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Perangkat Pembaca Dan Penulis Serta Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik, diterbitkan dengan pertimbangan: a) bahwa untuk mendukung dan menyelenggarakan tata kelola kependudukan kepada pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, perlu disokong dengan perangkat pembaca dan penulis kartu tanda penduduk elektronik dan/atau perangkat pembaca kartu tanda penduduk elektronik; b) bahwa… Read More »

Permendagri Nomor 75 Tahun 2020 Wacana Jabatan Fungsional Operator Metode Isu Tata Kelola Kependudukan

Permendagri Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, diterbitkan dengan pertimbangan: a) bahwa untuk peningkatan kinerja, pengelolaan karier dan pengembangan profesionalisme operator metode isu tata kelola kependudukan, perlu menertibkan Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan bagi Pegawai Negeri Sipil; b) bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2019… Read More »

Permendagri Nomor 74 Tahun 2020 Wacana Jabatan Fungsional Eksekutif Database Kependudukan

Permendagri Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan, diterbitkan dengan pertimbangan:: a) bahwa untuk peningkatan kinerja, pengelolaan karier, dan pengembangan profesionalisme eksekutif database kependudukan, perlu mengontrol Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan bagi Pegawai Negeri Sipil; b) bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Kebutuhan, Persyaratan, dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing… Read More »