Dana Desa Riskan Dikorupsi Untuk Pemenangan Petahana

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu memantau ketat pencairan dana desa jelang pilkada serentak. Ada peluang, dana desa jadi ladang korupsi demi mengungguli pasangan kandidat tertentu.


 perlu memantau ketat pencairan dana desa jelang pilkada berbarengan Dana Desa Rawan Dikorupsi Untuk Pemenangan Petahana

Demikian warning Komisioner KPK nonaktif Bambang Widjojanto dalam diskusi bareng bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, kemarin.

“Muaranya nanti tanggal 9 Desember, pas pilkada. Kalau tidak sanggup dikontrol, maka panen raya akan terjadi,” ujar Bambang.

Dikatakan, potensi korupsi akan kian rentan terjadi mana kala tempat yang mau menyelenggarakan pilkada berbarengan itu memiliki perembesan budget kecil. Secara logika, Bambang berpendapat, tidak masuk kecerdikan bagi pemerintahan tempat untuk sanggup menghabiskan budget dalam waktu dua bulan secara proporsional dan sempurna sasaran. “How come kita sanggup serap budget dalam waktu dua bulan?” ujarnya.


Bambang khawatir, dana desa lebih gampang disalahgunakan alasannya merupakan dari 269 pilkada, 170 pilkada di antaranya melibatkan kandidat petahana. “Di sinilah KPK sebaiknya masuk,” ujarnya.

Selain itu, menurut dia, dana desa juga rentan disalahgunakan alasannya merupakan jumlahnya yang besar dan sebaran desa yang mendapatkannya cukup luas. Oleh alasannya merupakan itu, KPK mesti memiliki taktik untuk sanggup memantau pencairan hingga penggunaannya.

Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, pada APBN 2015 sudah dialokasikan Rp 20,66 triliun untuk dana desa. Total desa yang sebaiknya menemukan dana itu merupakan 74.093 desa. Tapi, hingga 23 Oktober, gres 58.804 desa sudah terdata menemukan penyaluran tunjangan dana desa, atau gres Rp Rp 8,53 triliun setara dengan 53,05 persen yang sudah masuk ke rekening keuangan desa. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mewaspadai lambatnya pencairan dana ini alasannya merupakan dana desa sengaja didekatkan waktunya dengan proses pilkada serentak.

Sebelumnya, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mencatat, sebanyak 14’6 kandidat incumbent dalam pilkada berbarengan tahun ini akan mengantongi Rp 3,2 triliun dana desa. Dia berharap, pemerintah menjalankan langkah pencegahan agar dana desa tidak dimanfaatkan incumbent untuk kepentingan pemenangan pesta demokrasi lima tahunan itu.

“Saya menyaksikan dana desa mengalami halangan terkait syarat penerimaan dan indikasi petahana memperlambat pencairan. Karena itu, potensi pemanfaatan dana desa untuk kepentingan pilkada mesti dicegah sekuat-kuatnya,” ujar Koordinator Nasional JPPR, Masykurudin Hafidz.

Diharapkan, penggunaan dana desa mesti ditentukan sempurna sasaran utamanya untuk penanggulangan kemiskinan, pemenuhan keperluan dasar, pengembangan ekonomi setempat dan pembangunan fasilitas dan prasarana desa. Jangan hingga implementasi agenda dana desa jadi alat mobilisasi petahana untuk menemukan faedah terselubung jelang pilkada serentak.


“Program-program dana desa yang merakyat dihentikan lantas diatasnamakan semata-mata kemurahan dan kebaikan had petahana di masa kampanye pilkada,” jelas Maskyur, Masykur menambahkan, agar dana desa tidak ditumpangi untuk kepentingan pilkada, maka mesti banyak mata untuk mengawasinya.

Bawaslu, Kemendagri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mesti saling kerjasama menangkal duit triliunan rupiah ini tidak jadi ladang penyelewengan.

Sebelumnya, PPATK mempertanyakan lambatnya pencairan dana desa di sejumlah daerah. Para petahana yang jadi kandidat kepala tempat ditengarai sengaja memperlambat pencairan dana desa agar berdekatan dengan pelaksanaan pilkada berbarengan pada Desember 2015. “Saya dan teman-teman di PPATK sungguh-sungguh merasakan, kok pencairannya lambat sekali? Apakah memang prosesnya atau sengaja didekatkan dengan pilkada?” kata Kepala Bagian Analisis Bank PPATK Savetri Lihanara.

Savetri mengaku, senantiasa mengamati proses pencairan dan desa sebesar Rp 20 triliun ini. Menurutnya, hingga di saat ini, masih sedikit sekali tempat mencairkan dana ini. “Kita harap dana desa ini tidak jadi pelengkap dalam pilkada,” ucapnya.

Sumber: KPK 

Scroll to Top