Kpk: Kades Jangan Takut Kelola Dana Desa

GampongRT – Pelaksana kiprah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi, mendorong kepala desa beserta aparatur desa yang lain tidak takut dalam mengurus dana desa selama dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.


“Saya kira jangan kemudian takut dan kalut dahulu terjebak korupsi,” kata Johan Budi dalam diskusi bertajuk “Mengawal Dana Hingga ke Desa” di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, Rabu, 12 Agustus 2015 dilansir dari antaranews.com.

Menurut Johan, sepanjang pengelolaan dana desa senilai Rp1,4 miliar per desa yang dikucurkan sedikit demi sedikit itu jauh dari elemen memperkaya diri sendiri dan orang lain sesuai Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) maka aparatur desa tidak perlu takut.

“Tentu tidak serta merta orang sanggup disebut korupsi,” kata dia. (Baca: Akses Layanan dan Pengetahuan Keuangan Desa Harus Ditingkatkan)

Menurut dia, kesalahan atau ketidaksesuaian tata kelola pengelolaan dana desa yang sanggup terjadi lantaran ketidaktahuan, tidak perlu menyebabkan aparatur desa takut dalam mengurus dana desa.

Sebab selama tidak ada elemen kesengajaan merugikan negara maka kesalahan itu tidak sanggup dikategorikan korupsi.

Ia mencontohkan, apa apabila sebuah desa tidak mempunyai pos budget dana tragedi alam, lantas menggunakan pos budget lain ketika terjadi tragedi alam, pasti tidak serta merya sanggup dikategorikan selaku korupsi.

“Sepanjang proses penggunaan dana tersebut transparan dan sanggup dipertanggungjawabkan pasti tidak ada maslah,” kata dia.

KPK%2BDana%2BDesa


Sementara itu, Johan mengakui bahwa urusan tindak kriminal korupsi yang melibatkan aparatur pemerintahan tempat pada lazimnya memang terkait dengan pengadaan barang dan jasa.

“Hampir 70 persen kasus-kasus korupsi di tempat terkait dengan pengadaan barang dan jasa,” kata dia.

Kendati demikian, ia mengatakan, seluruh urusan korupsi barang dan jasa tersebut selalalu terbukti dilandasi dengan niat jahat berupa penggelembungan dana yang berencana menguntungkan diri sendiri.

“Misalnya pembelian barang semestinya senilai Rp100 ribu, tetapi dianggarkan Rp10 juta, pasti itu ada niat jahat, tidak mungkin tidak sengaja,” kata dia. 

Oleh lantaran itu, menurut dia, mudah-mudahan pengelolaan dana desa sanggup terealisasi secara efisien dan akuntabel, maka pemerintah tempat perlu menjalankan training dan pendampingan aparatur desa dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendatan dan Belanja Desa (RAPBDes).

“Selain itu juga mengharuskan kepala desa untuk menerbitkan RAPBDes untuk direview oleh penduduk dan menawarkan saluran ganjalan atau umpan balik penduduk atas RAPBDes,” kata dia.

Scroll to Top