Ma Batalkan Skb 3 Menteri Tentang Hukum Seragam Sekolah

By | Mei 9, 2021
 tiga menteri wacana penggunaan busana seragam dan atribut bagi penerima didik MA BATALKAN SKB 3 MENTERI TENTANG ATURAN SERAGAM SEKOLAH

MA Batalkan SKB 3 Menteri wacana Aturan Seragam Sekolah. Mengutip gunjingan dari CNN Indonesia, Mahkamah Agung (MA) membatalkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri wacana penggunaan busana seragam dan atribut bagi penerima didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah tempat pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

 

MA mengutus Menteri Agama (termohon I), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (termohon II) dan Menteri Dalam Negeri (termohon III) mencabut SKB tersebut sebab berlainan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

 

“Mengadili, mengutus terhadap Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk mencabut Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021,” sebagaimana suara petikan putusan tersebut dikutip Jumat (7/5).

 

Perkara nomor: 17/P/HUM/2021 ini merupakan tuntutan yang diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat.

 

Adapun majelis hakim yang mengadili permasalahan ini diketuai oleh Yulius dengan hakim anggota masing-masing Irfan Fachrudin dan Is Sudaryono.

 

Hakim menganggap SKB perihal busana seragam berlainan dengan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU 23/2014 wacana pemerintahan daerah; Pasal 1 angka 1 UU 35/2014 wacana pergantian atas UU 23/2002 wacana Perlindungan Anak.

 

Kemudian Pasal 1 angka 1 dan 2 UU 12/2011 wacana Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 3, dan Pasal 12 ayat (1) aksara a UU 20/2003 wacana Sistem Pendidikan Nasional.

 

Dan kesannya tidak sah dan tak punya kekuatan aturan mengikat,” ucap hakim.

 

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim menyampaikan keputusan memakai seragam dan atribut agama mesti menjadi keputusan guru, siswa dan orang bau tanah selaku individu. Dalam SKB itu disebutkan pemerintah tempat dan sekolah negeri tak boleh mengharuskan atau melarang murid mengenakan seragam beratribut agama.

 

Ia memastikan agama apa pun tidak akan dihentikan maupun diwajibkan memakai atribut tertentu di sekolah.

 

Untuk itu, ia meminta semua sekolah negeri secepatnya mencabut aturan yang tak sesuai dengan SKB dalam waktu optimal 30 hari. Jika tidak secepatnya mengikuti, sekolah sanggup disanksi.

 

Sanksi terhadap sekolah sanggup diberikan pemerintah tempat menurut prosedur yang berlaku atau oleh Kemendikbud dengan menyetop pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pinjaman pemerintah lainnya.

 

Sementara gubernur yang melanggar akan dikenakan hukuman oleh Kementerian Dalam Negeri. Kemudian, bupati atau wali kota akan disanksi gubernur.

 

Dalam hal ada pemda atau sekolah yang melanggar ketentuan SKB, Kementerian Agama akan memamerkan pendampingan dan penguatan keagamaan dan praktik agama yang moderat dan menyeleksi pemberian dan penghentian sanksi.

 

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menganggap langkah ini merupakan respons dari permasalahan pemaksaan siswi memakai jilbab selaku alasan aturan sekolah di Sekolah Menengah kejuruan Negeri 2 Padang, Sumatera Barat.

 

Ia mengakui masih banyak sekolah yang memiliki aturan yang mengharuskan atau melarang seragam dan atribut agama tertentu. Untuk itu, pihaknya menganggap SKB ini penting dipraktekkan di lingkungan sekolah.


Kemenag menghormati putusan Mahkamah Agung (MA)

 

Sementera itu, atas terbitnya Keputusan MA tersebut Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan pemberlakuan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri wacana aturan seragam sekolah.

 

SKB ini sebelumnya sudah diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kemenag pada 3 Februari 2021.

 

“Prinsipnya kami menghormati putusan tersebut. Namun kami belum sanggup menganggap lebih jauh sebab belum secara resmi menerima salinan putusannya. Kami gres membaca soal ini dari media,” ujar Staf Khusus Menteri Agama Mohammad Nuruzzaman lewat informasi tertulis, Sabtu (8/5/2021)

 

 

Nuruzzaman menyampaikan pihaknya secara internal dalam waktu bersahabat secepatnya mempelajari lebih lanjut implikasi dari penghapusan SKB tersebut.

 

Menurutnya, Kemenag juga akan berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kemendibudristek sebab SKB diterbitkan oleh tiga kementerian.

 

Dirinya menerangkan tujuan terbitnya SKB tersebut merupakan untuk memperkuat nilai-nilai persatuan bangsa, toleransi, moderasi beragama dengan bingkai kebhinekaan yang ada di Indonesia.

 

Dengan dikontrol lewat SKB, pemerintah justru bertekad menumbuhkan rasa kondusif dan nyaman, terutama bagi penerima didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

 

“Kami berharap dengan SKB ini justru meminimalisasi persepsi intoleran baik terhadap agama, ras, etnis dan lain sebagainya. Kami sampaikan ucapan terima kasih atas besarnya bantuan penduduk selama ini,” tuturnya.

 

Putusan MA atas uji materi SKB 3 Menteri yang diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, menurutnya, merupakan produk aturan yang mesti dihormati.

 

Kemenag akan memosisikan duduk permasalahan SKB 3 Menteri ini pada koridor aturan sebagaimana yang berlaku di Indonesia, sembari berkoordinasi dengan kementerian terkait dan stakeholder yang lain untuk merespons keputusan MA tersebut.

 

Demikian informasi wacana MA Batalkan SKB 3 Menteri wacana Aturan Seragam Sekolah. Semoga ada manfaatnya. 

= Baca Juga =