Mendikbud: Pppk Mesti Lewat Proses Seleksi, Bukan Menurut Usulan Maupun Pertimbangan Usang Mengajar

By | Februari 12, 2021

 

 Bukan Berdasarkan Rekomendasi Maupun Pertimbangan Lama Mengajar Mendikbud: PPPK Harus Melalui Proses Seleksi, Bukan Berdasarkan Rekomendasi Maupun Pertimbangan Lama Mengajar

Mendikbud: PPPK Harus Melalui Proses Seleksi, Bukan Berdasarkan Rekomendasi Maupun Pertimbangan Lama Mengajar. Pemerintah sudah membuka kuota hingga satu juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bagi guru honorer segala usia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, pembukaan seleksi PPPK ini ialah upaya pemerintah untuk menyelesaikan problem kelemahan guru dan kemakmuran guru honorer di banyak sekali daerah.

 

Sebagaimana di rilis dalam laman Setkab.go.id, Mendikbud menyatakan “Kita berikan potensi yang adil dan demokratis bagi semua guru honorer untuk sanggup menjadi PPPK. Guru honorer tidak lagi mesti antre menjadi PPPK dan tidak ada batas-batas usia untuk ikut seleksi,” (Senin, 10 Februari 2021). 

 

Menurut Nadiem, PPPK dan PNS statusnya sama-sama aparatur sipil negara (ASN) menurut amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. “Gaji dan tunjangan PPPK sama dengan PNS. Uang yang diterima tiap bulan itu akan sama, mudah-mudahan tidak lagi ada mispersepsi,” tegasnya.

 

Untuk mempertahankan mutu guru, Mendikbud menggarisbawahi bahwa PPPK tetap mesti lewat proses seleksi, bukan menurut rekomendasi maupun pertimbangan usang mengajar. “Undang-undang tidak memperbolehkan kita mengangkat PPPK dan PNS tanpa seleksi,” kata Mendikbud.

 

Bagi guru honorer yang belum dinyatakan lulus seleksi tahun ini, Nadiem meminta untuk tidak berkecil hati. Guru diberikan potensi mengikuti tes PPPK ini hingga tiga kali, bahkan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan merencanakan materi-materi pembelajaran sehingga para guru sanggup berguru secara mandiri. “Kalau tahun ini belum lolos seleksi, sanggup menjajal hingga dengan tiga kali,” terangnya.

 

Mendikbud menyebut, masih banyak pemerintah kawasan (pemda) yang belum mengajukan deretan guru PPPK. “Masih banyak sekali dinas-dinas yang belum mengajukan formasi. Saya mengimbau biar jangan ragu mengajukan formasi. Anggaran seleksi dan honor sudah ditawarkan pemerintah pusat. Bukan diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),” ujarnya. Nadiem menyertakan bahwa pemerintah kawasan sendiri yang tahu akan keperluan deretan guru di wilayahnya.

 

Terkait penerimaan, lanjut Mendikbud, pemerintah cuma akan mengangkat guru honorer apabila lolos seleksi PPPK. “Kita buka hingga satu juta. Tapi jikalau yang lolos seleksi cuma 100 ribu, ya 100 ribu saja yang kita angkat menjadi PPPK. Tidak akan ada kompromi untuk mutu pendidikan bagi belum dewasa kita,” tandas Nadiem.

 

Senanda dengan Mendikbud, Dirjen GTK sebagaimana dilansir dalam laman kemdikbud.go.id menyampaikan bahwa mekanisme ASN PPPK sanggup menjadi salah satu penyelesaian untuk menyingkir dari terjadinya problem menyerupai ini. Lebih jauh lagi, Iwan menyampaikan bahwa seleksi PPPK ini ialah upaya pemerintah untuk menyelesaikan problem kelemahan guru, dan kemakmuran guru honorer, tergolong bantuan kerja guru di banyak sekali daerah.

 

Menurut Iwan, PPPK dan PNS statusnya sama-sama aparatur sipil negara (ASN) menurut amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. “Gaji dan tunjangan PPPK sama dengan PNS. Hal ini akan menjawab problem kemakmuran guru honorer. Selain itu, pada managemen PPPK, terdapat pasal pemutusan korelasi perjanjian kerja yang sudah dikelola dan ada prosedurnya sehingga sanggup menampilkan bantuan kerja terhadap guru,” tegas Iwan dikala dirinya menjalankan kunjungan kerja ke Kota Sorong, Provinsi Barat.

 

Sebelumnya, Kemendikbud sudah mengeluarkan kebijakan untuk mendukung guru honorer lewat Perubahan Mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap satuan pendidikan. Pembayaran terhadap guru honorer yang mulanya cuma dibatasi optimal 15%, kemudian diubah menjadi optimal 50% dari dana BOS. “Hingga pada masa pandemi ini, kebijakan penggunaan dana BOS sudah diberikan terhadap satuan pendidikan sesuai dengan keperluan masing-masing,” tambah Iwan.

 

“Kami mengimbau terhadap seluruh Pemda untuk menentukan dan mengajukan tawaran deretan keperluan guru PPPK pada setiap Provinsi dan Kebupaten/Kota demi menjamin keperluan guru pada setiap sekolah,” tutup Iwan

 

Tahun 2021, Besaran Dana BOS Reguler Disesuaikan Kondisi Daerah

Pada potensi yang sama, Mendikbud juga mengungkapkan, mulai tahun 2021 besaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler antar kawasan tidak lagi sama. Dana BOS nantinya akan menyesuaikan sejumlah aspek penentu yang cocok dengan keadaan masing-masing daerah.

 

“Penyesuaian besaran Dana BOS Reguler dilaksanakan demi mendukung percepatan pendidikan di sekolah-sekolah yang berada di kawasan terluar, terdepan, dan tertinggal (3T),” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Nadiem menerangkan bahwa Dana BOS dijumlah menurut jumlah siswa dikalikan satuan ongkos yang ditetapkan Kemendikbud. Namun ada pengecualian bagi sekolah di kawasan 3T.“Bagi sekolah di kawasan 3T, walaupun siswanya kurang dari 60 orang, jumlah siswa tetap dijumlah 60 orang,” ujarnya.

 

Dengan menggunakan regulasi gres tersebut, lanjut Mendikbud, Kabupaten Sorong ditentukan bakal memperoleh peningkatan Dana BOS Reguler lebih dari 30 persen.

 

“Dana BOS Reguler di kawasan 3T akan lebih besar dari kawasan lain. Paling tinggi, ada yang memperoleh tiga kali dari yang ditemukan pada tahun 2020. Kebijakan ini diambil selaku salah satu upaya pemerataan pendidikan,” ujarnya. Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua misalnya, akan memperoleh peningkatan tiga kali dari yang ditemukan pada tahun lalu.

 

Mendikbud melanjutkan, kebijakan pembiasaan besaran Dana BOS ialah lanjutan transformasi pembiayaan pendidikan yang dilaksanakan oleh Kemendikbud dan menjadi prioritas kerja pada 2021.

= Baca Juga =