Pemko Banda Aceh Cairkan Dana Desa Untuk 70 Gampong

artikel / Oleh
GampongRT – Wali Kota Banda Aceh, Hj Illiza Sa’aduddin Djamal SE, Senin (2/11) dalam konferensi dengan 90 keuchik dan aparatur gampong yang lain menyampaikan 70 desa sudah mencairkan dana dukungan desa sumber APBN. Sedangkan 20 desa yang lain masih dalam tahap memperbaiki berkas.


Dalam rapat yang dilaksanakan di Aula Lantai IV, Gedung A Balai Kota Banda Aceh dan didatangi seluruh kepala SKPK itu, Illiza memastikan mudah-mudahan keuchik di gampong-gampong yang sudah mencairkan dana desa itu secepatnya melaksanakan kesibukan pembangunan gampong.


“Gampong yang dana ADG nya sudah dicairkan secepatnya mewujudkan pembangunan, alasannya merupakan waktu pengolahan proyek tinggal 1 setengah bulan lagi,” sebut Wali Kota Banda Aceh itu. Bagi gampong yang belum mencairkan dana desa, Illiza meminta mudah-mudahan secepatnya melengkapi tata kelola mudah-mudahan dana itu secepatnya dicairkan.

Dalam konferensi itu, Illiza beberapa kali mengingatkan mudah-mudahan pelaksanaan pembangunan di gampong mesti dijalankan sesuai hukum dan memprioritaskan transparansi. “Gunakan dana itu sesuai aturan, dan yang terpenting transparan lantaran ini perlu untuk mempertahankan iktikad masyarakat,” ujar Illiza mengingatkan.

Sedangkan dana BKPG dari provinsi yakni Rp 30 juta/desa dan dana Alokasi Dana Gampong (ADG) dari APBK yang besarannya beraneka ragam sesuai dengan jumlah penduduk dan luas desa dari yang tertinggi Rp 138 juta dan terkecil Rp 75 juta sudah tuntas disalurkan.

Selain soal dana desa, dalam potensi tersebut, Illiza juga meminta terhadap seluruh keuchik mudah-mudahan mensosialisasikan Qanun Jinayah Nomor 6 tahun 2014 yang gres disahkan terhadap penduduk gampong.

Sementara itu, Kepala BPM Kota Banda Aceh, Ir Zulkifli Syahbuddin MM didampingi Safwan SSos, Kabid Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat menyebutkan, dari 90 desa yang ada di Kota Banda Aceh sebanyak 62 persen sudah mengisi situs web profil gampong.

Disebutkan, salah satu kendala pemerintah yang menjadi kiprah utama Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) merupakan mempasilitasi ketersediannya data profil desa. Dengan demikian, tambah Zulkifli, ada jaminan di setiap kantor desa senantiasa tersedia data profil desa selaku output proses tata kelola pemerintahan desa.

Katanya, tujuan diadakannya aplikasi Website data pendayagunaan profil Desa merupakan untuk sanggup menyaksikan citra secara menyeluruh dan sanggup dilihat oleh seluruh penduduk yang berada di Indonesia. Selain itu, desa juga sanggup memperlihatkan potensi yang ada di desa, guna untuk memajukan sektor pembangunan dan kemakmuran masyarakat. 


Sumber: Serambi Indonesia

Scroll to Top