Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/Pmk. 07 /2018 Ajaran Analisa Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

By | April 8, 2019
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berikutnya disingkat PBB-P2 yakni Pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang langsung atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk acara jerih payah perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang berikutnya disebut Penilaian PBB-P2 yakni acara untuk menyeleksi Nilai Jual Objek Pajak yang mau dijadikan dasar pengenaan PBB-P2, dengan menerapkan pendekatan perbandingan harga, pendekatan biaya, dan/ atau pendekatan kapitalisasi pendapatan.
Abstrak 

Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang berikutnya disebut Penilaian PBB-P2 yakni acara untuk menyeleksi Nilai Jual Objek Pajak yang mau dijadikan dasar pengenaan PBB-P2, dengan menerapkan pendekatan perbandingan harga, pendekatan biaya, dan/ atau pendekatan kapitalisasi pendapatan.
Penilai PBB-P2 yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemda yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan memiliki kesanggupan untuk menjalankan Penilaian PBB-P2. 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan

Demikian Semoga Bermanfaat.