Permendagri Nomor 6 Tahun 2021 Ihwal Teknis Dukungan Honor Dan Tunjangan Pppk Pada Instansi Daerah

By | Januari 28, 2021
 Tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan PPPK PERMENDAGRI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN PPPK PADA INSTANSI DAERAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan PPPK Pada Instansi Daerah, diterbitkan bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 wacana Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan PPPK Pada Instansi Daerah, dinyatakan bahwa Pembayaran Belanja Pegawai bagi PPPK yang melakukan pekerjaan pada Instansi Daerah meliputi: Gaji dan tunjangan. Pembayaran Belanja Pegawai bagi PPPK dibebankan pada budget pendapatan dan belanja daerah. PPPK diangkat dalam jabatan tertentu untuk menjalankan kiprah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengendalikan tentang tata kelola PPPK. Ketentuan tentang teknis pembayaran Gaji dan pertolongan PPPK pada satuan kerja tubuh layanan lazim tempat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengendalikan tentang tubuh layanan lazim daerah.

 

Pokok-pokok Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Teknis (Juknis) Pemberian Gaji dan Tunjangan PPPK Pada Instansi Daerah ini mengendalikan mengenai:

a. pengelolaan Belanja Pegawai bagi PPPK;

b. Gaji, tunjangan, pemotongan pembayaran dan syarat pembayaran PPPK;

c. solusi pembayaran Belanja Pegawai; dan

d. training dan pengawasan.

 

Pengelolaan Belanja Pegawai bagi PPPK menjadi tanggung jawab PA dan dilaksanakan secara elektronik. Pengelolaan Belanja Pegawai bagi PPPK dilaksanakan oleh pejabat pengurus Belanja Pegawai bagi PNS pada Instansi Daerah. Pelaksanaan secara elektronik dijalankan lewat aplikasi tata cara informasi pemerintahan tempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pejabat pengurus Belanja Pegawai bagi PNS menjalankan perekaman atau pergantian komponen data menurut dokumen kepegawaian atau dokumen yang lain yang menyebabkan pergantian atau mutasi data kepegawaian.

 

Dittegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Teknis (Juknis) Pemberian Gaji dan Tunjangan PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) Yang Bekerja Pada Instansi Daerah, bahwa Perekaman atau pergantian komponen data untuk pengangkatan selaku PPPK meliputi:

a. keputusan pengangkatan PPPK;

b. data PPPK sesuai dengan keputusan pengangkatan selaku PPPK;

c. perjanjian kerja;

d. SPMT;

e. nomor pokok wajib pajak;

f. data keluarga berdasarkan:

1. kartu keluarga;

2. surat nikah atau sertifikat perkawinan;

3. sertifikat kelahiran atau putusan pengesahan/pengangkatan anak dari pengadilan; dan/atau

4. surat informasi masih sekolah, kuliah, atau kursus.

g. nomor induk kependudukan; dan/atau

h. surat pernyataan pelantikan.

 

Perekaman atau pergantian komponen untuk pemberhentian selaku PPPK meliputi:

a. keputusan pemberhentian selaku PPPK; atau

b. surat informasi janjkematian PPPK.

 

Perekaman atau pergantian komponen data untuk penurunan kelompok dijalankan perekaman keputusan penurunan golongan. Perekaman atau pergantian komponen data untuk pergantian data keluarga meliputi:

a. surat nikah atau sertifikat perkawinan;

b. akta/putusan cerai dari pengadilan, surat informasi kematian/visum, sesuai peruntukannya;

c. sertifikat kelahiran atau putusan pengesahan/pengangkatan anak dari pengadilan; dan/atau

d. surat informasi anak masih sekolah, kuliah, atau kursus setiap permulaan tahun untuk PPPK yang memiliki anak berusia lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun hingga dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun.

 

Perekaman atau pergantian komponen data untuk perpanjangan perjanjian kerja termasuk keputusan:

a. perpanjangan kerja; dan/atau

b. pengangkatan PPPK.

 

Perekaman atau pergantian komponen data untuk data utang terhadap tempat meliputi:

a. data utang alasannya yakni kelebihan pembayaran menurut detail perkiraan kelebihan pembayaran yang dibentuk oleh PA; dan

b. data utang yang lain yang sanggup diiris lewat Gaji menurut dokumen sumber.

 

Perekaman atau pergantian komponen data untuk peningkatan Gaji terstruktur atau peningkatan Gaji istimewa meliputi:

a. keputusan peningkatan Gaji berkala; atau

b. keputusan peningkatan Gaji istimewa.

 

Perekaman atau pergantian komponen menciptakan daftar pergantian data pegawai. Ketentuan dan peruntukkan daftar pergantian data pegawai mengikuti ketentuan Belanja Pegawai bagi PNS pada Instansi Daerah.

 

Terkait dengan Gaji, Tunjangan, Pemotongan Pembayaran, Dan Syarat Pembayaran Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Teknis (Juknis) Pemberian Gaji dan Tunjangan PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) Yang Bekerja Pada Instansi Daerah, bahwa Gaji dan pertolongan diberikan terhadap PPPK yang dibayarkan setiap bulan dan dituangkan dalam daftar pembayaran Gaji Induk. Pelaksanaan pembayaran Gaji dan pertolongan dijalankan pada hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan. Dalam keadaan tertentu, pelaksanaan pembayaran Gaji dan pertolongan sanggup dikecualikan dari ketentuan tersebut.

 

Pembayaran Gaji dan tunjangan, dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengendalikan tentang perpajakan dan tidak ditanggung oleh Instansi Daerah. Gaji besarannya didasarkan pada kelompok dan masa kerja kelompok sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengendalikan tentang Gaji dan tunjangan. Besaran Gaji ialah besaran Gaji sebelum dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengendalikan tentang pajak penghasilan. Pembayaran Gaji dijalankan pembulatan selaku salah satu unsur perkiraan penghasilan bruto guna mempermudah solusi tata kelola pembayaran.

 Tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan PPPK PERMENDAGRI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN PPPK PADA INSTANSI DAERAH

Tunjangan terhadap PPPK diberikan sesuai dengan pertolongan yang berlaku bagi PNS pada Instansi Daerah. Tunjangan terdiri atas:

a. pertolongan keluarga;

b. pertolongan pangan/beras;

c. pertolongan jabatan struktural;

d. pertolongan jabatan fungsional; dan/atau

e. pertolongan lainnya.

 

A. Ketentuan wacana Tunjangan Keluarga Bagi PPPK

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan PPPK Pada Instansi Daerah, Tunjangan keluarga terdiri atas:

a. pertolongan suami/isteri; dan

b. pertolongan anak.

 

Tunjangan suami/isteri diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Gaji pokok. Tunjangan suami/isteri diberikan untuk 1 (satu) suami/isteri PPPK yang sah. Tunjangan suami/isteri diberikan terhitung mulai bulan selanjutnya sejak PPPK melaporkan perkawinan [pernikahan] yang dibuktikan dengan surat informasi dan surat nikah atau sertifikat perkawinan untuk mendapat pertolongan keluarga. Tunjangan suami/isteri diberhentikan pada bulan selanjutnya sehabis terjadi perceraian atau suami/isteri meninggal dunia yang dibuktikan dengan:

a. Akta perceraian atau putusan perceraian dari pengadilan; atau

b. surat informasi kematian.

 

Dalam hal suami atau isteri PPPK berstatus selaku PNS, tentara Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPPK, pertolongan suami/isteri cuma diberikan terhadap salah satu suami/isteri yang memiliki Gaji pokok lebih tinggi.

 

Tunjangan anak diberikan untuk masing-masing anak sebesar 2% (dua persen) dari Gaji pokok. Tunjangan anak diberikan terhadap PPPK dengan ketentuan:

a. paling banyak untuk 2 (dua) orang anak; dan

b. sanggup diberikan terhadap anak kandung, anak tiri, atau anak angkat.

 

Anak kandung, anak tiri, atau anak angkat diberikan pertolongan anak dengan ketentuan:

a. belum pernah menikah;

b. belum memiliki penghasilan sendiri; dan

c. secara aktual menjadi tanggungan PPPK hingga dengan batas usia 21 (dua puluh satu) tahun.

 

Batas usia sanggup diperpanjang hingga dengan usia anak 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut masih sekolah, kuliah, atau kursus paling singkat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat informasi masih sekolah, kuliah, atau kursus. Tunjangan anak diberikan pada bulan selanjutnya sejak PPPK melaporkan kelahiran anak atau pengangkatan anak yang dibuktikan dengan:

a. sertifikat kelahiran atau putusan pengesahan/ pengangkatan anak dari pengadilan;

b. surat untuk mendapat pertolongan keluarga; dan/atau

c. surat informasi masih sekolah, kuliah, atau kursus.

 

Tunjangan anak khusus bagi anak tiri, diberikan pada bulan selanjutnya sejak PPPK melaporkan perkawinan yang dibuktikan dengan surat informasi dan surat nikah atau sertifikat perkawinan untuk mendapat pertolongan keluarga. Tunjangan anak bagi anak angkat diberikan untuk paling banyak 1 (satu) orang anak dan cuma diberikan terhadap PPPK yang sudah menikah.

 

Pembayaran pertolongan anak, tidak boleh terhitung mulai bulan selanjutnya apabila:

a. anak kandung, anak tiri, atau anak angkat sudah meraih batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak terdapat surat informasi masih sekolah, kuliah, atau kursus;

b. anak kandung, anak tiri, atau anak angkat sudah menikah yang dibuktikan dengan surat nikah atau sertifikat perkawinan;

c. anak kandung, anak tiri, atau anak angkat sudah memiliki penghasilan sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari PPPK yang bersangkutan; dan/atau

d. anak kandung, anak tiri, atau anak angkat meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat informasi kematian.

 

B. Ketentuan wacana Tunjangan Pangan/Beras Bagi PPPK

Tunjangan pangan/beras diberikan dalam bentuk duit atau beras terhadap PPPK beserta keluarganya yang berhak mendapat tunjangan. Tunjangan pangan/beras dalam bentuk duit atau beras diberikan sebanyak 10 kg (sepuluh kilogram) setiap jiwa per bulan untuk PPPK dan anggota keluarga yang berhak mendapat tunjangan. Besaran harga pangan/beras untuk pembayaran pertolongan pangan dalam bentuk duit atau beras sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengendalikan tentang pertolongan pangan.

 

C. Ketentuan wacana Tunjangan Jabatan Struktural atau Fungsional Bagi PPPK

Tunjangan jabatan struktural diberikan setiap bulan terhadap PPPK yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan keputusan dari pejabat yang berwenang. Tunjangan jabatan struktural diberikan terhitung mulai bulan selanjutnya sehabis pelantikan, penandatanganan perjanjian kerja, dan menjalankan kiprah yang dibuktikan dengan SPMT. Dalam hal PPPK yang menduduki jabatan structural dilantik dan menjalankan kiprah menurut SPMT pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, pertolongan jabatan struktural diberikan terhitung mulai bulan berkenaan.

 

Pembayaran pertolongan jabatan struktural tidak boleh terhitung mulai bulan selanjutnya apabila PPPK yang bersangkutan:

a. masa perjanjian kerja rampung dan tidak diperpanjang;

b. meninggal dunia;

c. diberhentikan selaku PPPK; atau

d. dijatuhi eksekusi penjara atau kurungan menurut putusan pengadilan yang memiliki kekuatan aturan tetap.

 

PPPK yang menduduki jabatan struktural dan diberhentikan selaku PPPK, pertolongan jabatan strukturalnya tetap tidak boleh walaupun PPPK yang bersangkutan mengajukan upaya keberatan atau banding administratif.

 

Tunjangan jabatan fungsional diberikan terhadap PPPK yang menduduki jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan keputusan pengangkatan PPPK dan perjanjian kerja. Tunjangan jabatan fungsional diberikan terhitung mulai bulan selanjutnya sehabis penandatanganan perjanjian kerja dan menjalankan kiprah yang dibuktikan dengan SPMT.

 

Dalam hal PPPK yang menduduki jabatan fungsional dilantik dan menjalankan kiprah menurut SPMT pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, pertolongan jabatan fungsional diberikan terhitung mulai bulan berkenaan. Pembayaran pertolongan jabatan fungsional) tidak boleh terhitung mulai bulan selanjutnya apabila PPPK yang bersangkutan:

a. masa perjanjian kerjanya rampung dan tidak diperpanjang;

b. meninggal dunia; atau

c. diberhentikan selaku PPPK.

PPPK yang menduduki jabatan fungsional dan dijatuhi eksekusi disiplin berat serta diberhentikan selaku PPPK, pertolongan jabatan fungsionalnya tetap tidak boleh walaupun PPPK yang bersangkutan mengajukan upaya keberatan atau banding administratif.

 

D. Ketentuan wacana Tunjangan Lainnya Bagi PPPK

Tunjangan yang lain diberikan setiap bulan terhadap PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengendalikan tentang pertolongan yang berlaku bagi PNS pada Instansi Daerah. Adapun yang dimaksud pertolongan yang lain tergolong pemanis penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengendalikan tentang pengelolaan keuangan daerah.

 

Ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Teknis (Juknis) Pemberian Gaji dan Tunjangan PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) yang Bekerja Pada Instansi Daerah, bahwa Pembayaran Gaji dan pertolongan terhadap PPPK yang belum masuk dalam daftar pembayaran Gaji Induk dijalankan lewat Gaji Susulan. Pembayaran Gaji Susulan untuk pertolongan pangan diberikan dalam bentuk duit atau beras. Dalam hal terdapat pergantian salah satu atau lebih unsur Gaji dalam daftar pembayaran Gaji Induk yang belum sanggup dibayarkan dan menyebabkan terjadinya kelemahan pembayaran Belanja Pegawai, selisih kelemahan pembayaran tersebut diberikan selaku Kekurangan Gaji. Perubahan salah satu atau lebih dalam unsur Gaji termasuk perubahan:

a. besaran Gaji pokok; dan/atau

b. unsur tunjangan.

 

Kekurangan Gaji dibentuk dalam daftar perkiraan pembayaran Belanja Pegawai tersendiri. Kekurangan Gaji dijalankan apabila SP2D Gaji Induk atau Gaji Susulan yang menampung besaran unsur Gaji yang gres sudah diterbitkan.

 

Dalam hal pergantian besaran salah satu atau lebih unsur Gaji dalam daftar pembayaran Gaji Induk menyebabkan adanya kelebihan pembayaran, kelebihan pembayaran tersebut disetor ke kas tempat atau dipertimbangkan dalam pembayaran Gaji bulan berikutnya.

 

Terkait Pemotongan Pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Teknis (Juknis) Pemberian Gaji dan Tunjangan PPPK yang Bekerja Pada Instansi Daerah, bahwa Pembayaran Gaji dan pertolongan yang diterima PPPK setiap bulannya, dikenakan pemotongan. Pemotongan tersebut terdiri atas:

a. pajak penghasilan;

b. iuran jaminan kesehatan;

c. jaminan hari tua; dan

d. cuilan yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh PPPK yang bersangkutan. Pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan wajib mencantumkan data nomor pokok wajib pajak masingmasing PPPK dalam daftar pembayaran Gaji. Tata cara pemotongan dan ketentuan tentang tarif serta perkiraan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengendalikan tentang perpajakan.

 

Pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi PPPK yakni sebesar 1% (satu persen) dari Gaji dan pertolongan yang diterima setiap bulan. Gaji dan pertolongan ditetapkan selaku dasar perkiraan cuilan iuran jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengendalikan tentang jaminan kesehatan. Pemotongan iuran jaminan kesehatan mulai berlaku terhitung sejak pembayaran Gaji pertama PPPK.

 

Pemotongan iuran jaminan kesehatan tidak boleh mulai bulan berikutnya, menurut keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa PPPK:

a. diberhentikan selaku PPPK; atau

b. meninggal dunia.

Pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi PPPK mengikuti prosedur penyetoran iuran jaminan kesehatan bagi pekerja peserta upah di lingkungan pemerintah tempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Pemotongan jaminan hari bau tanah dan pemotongan yang lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

 

Terkait Syarat Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dinyatakan dalam Permendagri Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan PPPK Pada Instansi Daerah, bahwa Gaji dan pertolongan PPPK, dibayarkan sehabis menandatangani perjanjian kerja, diterbitkan keputusan pengangkatan PPPK, dan menjalankan kiprah yang dibuktikan dengan SPMT. Penerbitan SPMT mengikuti ketentuan peraturan Badan Kepegawaian Negara yang mengendalikan tentang isyarat teknis pengadaan PPPK. SPMT tidak diberlakusurutkan dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan penetapan keputusan pengangkatan menjadi PPPK.

 

Dalam hal PPPK yang menjalankan kiprah menurut SPMT pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, Gaji dan tunjangannya dibayarkan terhitung mulai bulan berkenaan. Dalam hal PPPK yang menjalankan kiprah menurut SPMT pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, Gaji dan tunjangannya dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya. Gaji dan pertolongan PPPK tidak boleh terhitung mulai bulan selanjutnya sejak PPPK yang bersangkutan:

a. masa perjanjian kerjanya rampung dan tidak diperpanjang;

b. meninggal dunia; atau

c. diberhentikan.

 

Selengkapnya silahkan download dan baca Peraturan Mendagri atau Permendagri Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan PPPK Pada Instansi Daerah lewat link download yang tersedia di bawah ini

 

Link download Permendagri Nomor 6 Tahun 2021 — disini 


Baca Juga Daftar Gaji Pokok PPPK Berdasarkan Perpres Nomor 98 Tahun 2020 —-disini

 

Demikian informasi wacana Permendagri Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan PPPK Pada Instansi Daerah. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.

= Baca Juga =