Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 Juknis Dak Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2021

By | Februari 23, 2021
 Tentang Juknis DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun  PERMENDIKBUD NOMOR 5 TAHUN 2021 JUKNIS DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2021

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Operasional Juknis Dana Alokasi Khusus DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021, diterbitkan untuk melakukan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 wacana Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021.

 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Juknis DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun 2021, yang dimaksud Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) yakni dana yang dialokasikan dalam budget pendapatan dan belanja negara terhadap kawasan tertentu dengan tujuan untuk menolong mendanai aktivitas khusus fisik yang ialah urusan kawasan dan sesuai dengan prioritas nasional. Sedangkan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan yakni dana yang dialokasikan dalam budget pendapatan belanja negara terhadap kawasan tertentu dengan tujuan untuk mendanai keperluan fasilitas dan/atau prasarana bidang pendidikan yang ialah urusan kawasan dan sesuai dengan prioritas nasional.

 

Ditegaskan dalam Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 Tentang DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan (PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, SKB dan SMK) Tahun 2021, bahwa Petunjuk operasional DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan ialah pedoman operasional bagi Pemda dalam melakukan aktivitas DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan.

 

Sasaran DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan tahun 2021 yakni Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemda dan penduduk yang belum meraih standar fasilitas dan prasarana berguru sesuai standar nasional pendidikan. DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan yang dijabarkan terdiri atas subbidang PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, SKB dan SMK. Setiap subbidang pada DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan memiliki detail santapan aktivitas yakni terdiri atas:

a. rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang;

b. pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang; dan

c. pengadaan fasilitas pembelajaran, yang dijabarkan kedalam Lampiran I hingga dengan Lampiran VII Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 ini.

 

Selain detail santapan aktivitas rehap, pembangunan, dan pengadaan fasilitas pembelajaran, Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 tentang Juknis DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun 2021 ini mengontrol pelaksanaan detail santapan kegiatan:

a. kelengkapan prasarana dan fasilitas pemanfaatan bangunan gedung;

b. pembangunan ruang sentra sumber pendidikan inklusif; dan

c. pengadaan perlengkapan teknologi, informasi, dan komunikasi, dan media Pendidikan, yang dijabarkan ke dalam Lampiran VIII hingga dengan Lampiran X Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 ini.

 

Apa saja Kriteria Prioritas Penerima Bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2021 ? Dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Operasional Juknis Dana Alokasi Khusus DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021, bahwa DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan diprioritaskan untuk Satuan Pendidikan yang menyanggupi persyaratan lazim selaku berikut:

a. keadaan prasarana pendidikan dengan tingkat kerusakan minimal sedang;

b. memerlukan pembangunan prasarana pendidikan; dan/atau

c. memerlukan perlengkapan pendidikan untuk menunjang pembelajaran berkualitas.

 

Selain persyaratan lazim tersebut, Satuan Pendidikan mesti menyanggupi persyaratan khusus selaku berikut:

a. masih beroperasi;

b. memiliki nomor pokok sekolah nasional;

c. bangunan berada di atas lahan yang tidak bermasalah/tidak dalam sengketa;

d. bangunan berada di atas tanah dengan hak atas tanahnya:

1. atas nama pemerintah daerah/unit pelaksana teknis kawasan untuk satuan pendidikan negeri;

2. atas nama yayasan atau tubuh aturan yang bersifat nirlaba untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; atau

3. khusus untuk Provinsi Papua/Papua Barat hak atas tanah sanggup berupa lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah susila oleh pejabat yang berwenang;

e. belum menyanggupi standar fasilitas dan/atau prasarana berguru sesuai dengan standar nasional pendidikan;

f. melakukan pemutakhiran Dapodik secara menyeluruh pada laman dapo.kemdikbud.go.id;

g. menemukan pinjaman operasional sekolah khusus untuk SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB;

h. disarankan untuk aktivitas rehabilitasi mesti telah dijalankan verifikasi keadaan bangunan oleh Dinas bermitra dengan Dinas yang memiliki kiprah dan fungsi keciptakaryaan;

i. tidak menemukan pinjaman untuk prasarana dan fasilitas yang serupa yang bersumber dari budget pendapatan dan belanja negara dan atau budget pendapatan dan belanja kawasan pada tahun budget yang sama; dan

j. disarankan atau disampaikan lewat aplikasi KRISNA.

 

Semua santapan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan tersebut dilaksanakan oleh Pemda menurut prosedur pengadaan barang/jasa lewat penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengontrol mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. Pemda sanggup menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan pada setiap subbidang untuk mendanai aktivitas pendukung yang bermitra pribadi dengan pelaksanaan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan untuk tahun berkenaan.

 

Adapun yang tergolong aktivitas pendukung yang bermitra pribadi dengan pelaksanaan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan terdiri atas:

a. konsep penyusunan rencana untuk aktivitas kontraktual yakni ongkos untuk aktivitas kenaikan prasarana yang dijalankan oleh jasa konsultansi konstruksi atau tim teknis;

b. ongkos tender yakni ongkos yang digunakan untuk aktivitas pengadaan barang dan/atau jasa mulai dari kenali kebutuhan, penyeleksian penyedia, hingga dengan serah terima hasil pekerjaan;

c. jasa konsultan pengawas aktivitas kontraktual yakni ongkos yang digunakan untuk jasa konsultansi pengawas atau tim pengawas yang bertugas melakukan pengawasan selama proses aktivitas berlangsung;

d. penyelenggaraan rapat kerjasama di Pemda yakni ongkos dalam penyelenggaraan rapat kerjasama yang dijalankan oleh dinas pendidikan dalam rangka pra perencanaan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pemantauan dan evaluasi;

e. perjalanan dinas ke/dari lokasi aktivitas dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan yakni ongkos perjalanan dinas ke/dari lokasi aktivitas yang dijalankan sesuai dengan wilayah kewenangannya; dan/atau

f. aktivitas reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota, berupa ongkos kerjasama antara organisasi perangkat kawasan dengan inspektorat daerah, tetapi tidak tergolong honorarium pereviu.

 

Selengkapnya silahkan download Salinan dan Lampiran Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Juknis DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun 2021, melalui link yang tersedia di bawah ini.

Link download Salinan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Juknis DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun 2021 (DISINI)

Link download Lampiran I Juknis DAK Fisik TK/PAUD Tahun 2021 (DISINI)

Link download Lampiran II Juknis DAK Fisik SD Tahun 2021 (DISINI)

Link download Lampiran III Juknis DAK Fisik Sekolah Menengah Pertama Tahun 2021 (DISINI)

Link download Lampiran IV Juknis DAK Fisik Sekolah Menengan Atas Tahun 2021 (DISINI)

Link download Lampiran V Juknis DAK Fisik Sekolah Menengah kejuruan Tahun 2021 (DISINI)

Link download Lampiran VI Juknis DAK Fisik SLB Tahun 2021 (DISINI)

Link download Lampiran VII Juknis DAK Fisik SKB Tahun 2021 (DISINI)

Link download Lampiran VIII Juknis DAK Fisik Kelengkapan Prasarana dan Sarana Pemanfaatan Bangunan Gedung Tahun 2021 (DISINI)

Link download Lampiran IX Juknis DAK Fisik Inkulusi Tahun 2021 (DISINI)

Link download Lampiran X Juknis DAK Fisik Pengadaan Peralatan TIK Dan Media Pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, SKB dan PKB Tahun 2021 (DISINI)

 

Demikian gunjingan wacana Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Juknis DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun 2021. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.


= Baca Juga =