Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Mengenai Juknis Bos Reguler Sd Smp Sma Smk Tahun 2021

By | Februari 20, 2021
 Tentang Petunjuk Teknis Juknis BOS Reguler SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas Sekolah Menengah kejuruan Tahun  PERMENDIKBUD NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG JUKNIS BOS REGULER SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas Sekolah Menengah kejuruan TAHUN 2021

Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Juknis BOS Reguler SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas Sekolah Menengah kejuruan Tahun 2021 diterbitkan dengan pertimbangan bahwa: Menimbang : a) bahwa untuk mengembangkan kualitas pembelajaran dan pemerataan terusan layanan Pendidikan, perlu mengalokasikan dan menyalurkan dana proteksi operasional sekolah reguler; b) bahwa untuk mendukung pengelolaan dana proteksi operasional sekolah reguler secara akuntabel dan sempurna sasaran, perlu menyusun isyarat teknis pengelolaan dana proteksi operasional sekolah reguler; c) bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020 mengenai Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 mengenai Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler belum menyanggupi keperluan hokum dalam pengelolaan dana proteksi operasional sekolah reguler, sehingga perlu diganti.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Juknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (BOS Reguler), dinyatakan bahwa Sekolah Penerima Dana BOS Reguler terdiri atas: SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLB; dan SMK. Sekolah sebagaimana dimaksud mesti menyanggupi persyaratan selaku berikut:

a. mengisi dan menjalankan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan keadaan riil di sekolah hingga dengan tanggal 31 Agustus;

b. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;

c. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh penduduk yang terdata pada Dapodik;

d. memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan

e. tidak ialah satuan pendidikan kerja sama.

 

Persyaratan jumlah Peserta abjad d dikecualikan bagi:

a. Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB;

b. sekolah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian; dan

c. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda yang berada pada wilayah dengan keadaan kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak sanggup digabungkan dengan sekolah lain.

Sekolah yang dikecualikan dari persyaratan mesti dianjurkan oleh kepala Dinas terhadap Menteri.

Sekolah akseptor Dana BOS Reguler yang menyanggupi persyaratan ditetapkan oleh Menteri setiap tahun pelajaran. Penetapan sekolah akseptor Dana BOS Reguler menurut data pada Dapodik setiap tanggal 31 Agustus.


Dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Juknis BOS Reguler SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas Sekolah Menengah kejuruan Tahun 2021, dinyatakan bahwa Besaran alokasi Dana BOS Reguler dijumlah menurut besaran satuan ongkos masing-masing wilayah dikalikan dengan jumlah Peserta Didik. Satuan ongkos masing-masing wilayah ditetapkan oleh Menteri. Jumlah Peserta Didik dijumlah menurut data jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN. Data jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN menurut data pada Dapodik tanggal 31 Agustus. Data Dapodik tanggal 31 Agustus digunakan untuk menyeleksi jumlah Peserta Didik dalam penyaluran Dana BOS Reguler pada:

a. tahap III tahun berjalan; dan

b. tahap I dan tahap II tahun berikutnya.

 

Bagi sekolah yang dikecualikan besaran alokasi Dana BOS Reguler dijumlah menurut besaran satuan ongkos masingmasing wilayah dikalikan 60 (enam puluh) Peserta Didik. Besaran alokasi Dana BOS Reguler untuk Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengan Atas yang berupa sekolah terbuka dijumlah berdasarkan:

a. jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN; dan

b. penghitungan disatukan dengan sekolah induk.

 

Selanjutnya Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Juknis BOS Reguler SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas Sekolah Menengah kejuruan Tahun 2021, menyatakan bahwa enyaluran Dana BOS Reguler dijalankan secara sedikit demi sedikit dengan ketentuan:

a. penyaluran tahap I dijalankan sehabis sekolah menyodorkan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap II tahun sebelumnya.

b. penyaluran tahap II dijalankan sehabis sekolah menyodorkan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap III tahun sebelumnya; dan

c. penyaluran tahap III dijalankan sekolah menyodorkan penyampaian laporan tahap I tahun budget berjalan.

 

Penyaluran Dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan masalah pemerintahan dibidang keuangan mengenai penyaluran dana alokasi khusus nonfisik.

 

Sekolah sanggup eksklusif menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiayai penyelenggaraan operasional sekolah sehabis Dana BOS Reguler disalurkan dan masuk ke Rekening Sekolah. Rekening Sekolah pada sekolah yang diselenggarakan oleh penduduk diputuskan oleh Kementerian. Rekening Sekolah pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda diputuskan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah menyodorkan Rekening Sekolah lewat system aplikasi pengelolaan Dana BOS pada Kementerian. Dalam hal Pemda menjalankan pergeseran Rekening Sekolah, Pemda mesti menyodorkan pergeseran lewat metode tersebut. Penyampaian pergeseran Rekening Sekolah disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum waktu penyaluran Dana BOS Reguler.

 

Menteri sanggup menampilkan rekomendasi untuk penundaan atau penghentian penyaluran Dana BOS Reguler bagi Pemda yang melanggar norma, standar, prosedur, dan standar bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Apa saja unsur penggunaan Dana BOS regular tahun 2021 ? Dinyatakan dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis  atau Juknis BOS Reguler SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas Sekolah Menengah kejuruan Tahun 2021, bahwa Sekolah menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah termasuk komponen:

a. penerimaan Peserta Didik baru;

b. pengembangan perpustakaan;

c. pelaksanaan kesibukan pembelajaran dan ekstrakurikuler;

d. pelaksanaan kesibukan asesmen dan penilaian pembelajaran;

e. pelaksanaan tata kelola kesibukan sekolah;

f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;

g. pembiayaan langganan daya dan jasa;

h. pemeliharaan fasilitas dan prasarana sekolah;

i. penyediaan alat multimedia pembelajaran;

j. penyelenggaraan kesibukan kenaikan kompetensi keahlian;

k. penyelenggaraan kesibukan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau

l. pembayaran honor.

 

Sekolah menyeleksi unsur penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan keperluan sekolah. Pembayaran gaji digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima oleh sekolah. Pembayaran gaji diberikan terhadap guru dengan persyaratan:

a. berstatus bukan aparatur sipil negara;

b. tercatat pada Dapodik;

c. memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan; dan

d. belum menemukan tunjangan profesi guru.

 

Persentase pembayaran gaji paling banyak 50% (lima puluh persen) sanggup dikecualikan pada masa penetapan status kejadian alam/non-alam yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, dengan persyaratan:

a. berstatus bukan aparatur sipil negara;

b. tercatat pada Dapodik;

c. belum menemukan tunjangan profesi; dan

d. menjalankan proses pembelajaran secara tatap wajah atau pembelajaran jarak jauh.

 

Dalam hal pembayaran gaji guru terdapat sisa dana, pembayaran gaji sanggup diberikan terhadap tenaga kependidikan.Tenaga kependidikan yang sanggup diberikan honorharus menyanggupi persyaratan selaku berikut:

a. berstatus bukan aparatur sipil negara; dan

b. diperintahkan oleh kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan.

 

Juga ditegaskan dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Juknis BOS Reguler SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas Sekolah Menengah kejuruan Tahun 2021, bahwa Penggunaan Dana BOS Reguler untuk pengadaan barang dan/jasa dilaksanakan lewat mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan.

 

Dalam hal terdapat sisa Dana BOS Reguler tahun budget sebelumnya, sekolah tetap sanggup menggunakan sisa Dana BOS Reguler sesuai dengan isyarat teknis BOS Reguler tahun budget berjalan. Penggunaan sisa Dana BOS Reguler dilaksanakan dengan ketentuan sudah dicatatkan dalam rencana kerja dan budget sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

 

Dalam hal sekolah yang sudah ditetapkan selaku akseptor Dana BOS Reguler dan sudah disalurkan Dana BOS Reguler lewat Rekening sekolah:

a. menolak menemukan Dana BOS Reguler; atau

b. sekolah ditutup pada tahun berjalan,

sekolah mesti menjalankan pengembalian Dana BOS Reguler tahun berjalan. Pengembalian Dana BOS Reguler tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Selengkapnya silahkan baca Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Juknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (BOS Reguler). 


Link download Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 (disini


Baca Juga Kepmendibud Nomor 16 tahun 2021 mengenai Besar Satuan Biaya Dana BOS masing-masing wilayah Tahun 2021 (disini)

 

Demikian info mengenai Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Juknis BOS Reguler SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas Sekolah Menengah kejuruan Tahun 2021. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.

= Baca Juga =