Rangkuman Ekonomi Kelas 11 Cuilan 7 Perpajakan Cybermoeslem.Xyz

By | November 16, 2021
Rangkuman Ekonomi Kelas 11 Bab 7 Perpajakan cybermoeslem.xyz. Pembaca cybermoeslem.xyz, berikut ini cybermoeslem.xyz hidangkan Rangkuman atau Ringkasan mata pelajaran Ekonomi Kelas 11 Bab 7 yang membahas wacana Perpajakan. Silahkan dibaca dan dipelajari, agar bermanfaat.
 berikut ini cybermoeslem.xyz hidangkan Rangkuman atau Ringkasan mata pelajaran Ekonomi Kelas Rangkuman Ekonomi Kelas 11 Bab 7 Perpajakan  cybermoeslem.xyz


Ekonomi Kelas 11 Bab 7 Perpajakan meliputi dua Kegiatan Pembelajaran, yaitu:
– Pertama: Pajak
Menguraikan pemahaman pajak; menguraikan fungsi, faedah dan tarif pajak; membandingkan pajak dengan pungutan resmi lainnya; menguraikan asas-asas pajak; dan membagi pajak menurut jenisnya.
– Kedua : Sistem Perpajakan di Indonesia
Menguraikan alur tata kelola perpajakan di Indonesia, serta objek dan cara pengenaan pajak.

Rangkuman Pilihan Ganda Ekonomi Kelas XI Bab 7 Perpajakan

A. Rangkuman Kegiatan Pembelajaran 1: Pajak

1. Pajak yakni sokongan wajib terhadap negara yang terutang oleh orang pribadi atau tubuh yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan tidaka mendapat imbalan secara pribadi dan digunakan untuk kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

2. Berdasarkan definisi di atas, sanggup kita simpulkan ciri pajak yaitu:
a. Iuran wajib pada negara
b. Bersifat memaksa
c. Dipungut menurut undang-undang
d. Tidak mendapat balas jasa
e. Gigunakan untuk membiayai kepentingan umum.

3. Fungsi Pajak:
a. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)
b. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulered)
c. Fungsi Pemerataan (Fungsi Distribution)

4. Manfaat pajak:
a. Belanja pegawai meliputi ASN, Polisi, TNI. 
b. Pembangunan fasilitas biasa seumpama jembatan, jalan raya, sekolah, rumah sakit, terminal, bandara, irigasi pertanian, pasar.
c. Sumber pembiayaan alat keselamatan negara dengan tujuan bikin rasa kondusif bagi masyarakat.
d. Memberi subsidi seumpama subsidi pupuk, materi bakar, dan subsidi litrik
e. Membayar utang negara
f. Menyediakan kepraktisan santunan beras, kesehatan, pendidikan gratis bagi penduduk kurang mampu.
g. Menciptakan proyek lapangan kerja serta seminar dan penyediaan modal bagi Usaha Kecil dan Menengah

5. Tarif pajak terbagi empat jenis:
Tarif pajak digunakan untuk menyeleksi besarnya pajak terutang. Tarif pajak dibagi menjadi empat jenis yaitu: 
a. Tarif Pajak Proporsional (sebanding)
b. Tarif Pajak Tetap
c. Tarif Pajak Degresif (menurun)
d. Tarif Pajak Progresif (naik)

6. Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya

7. Asas pajak menurut:
a. Menurut Adam Smith
Dalam bukunya The Wealth of Nation dengan anutan yang beken ”The Four Maxims”, asas pemungutan pajak selaku berikut:
1) Asas Equality (asas keseimbangan dengan kesanggupan atau asas keadilan)
2) Asas Certainty (asas kepastian hukum)
3) Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang sempurna waktu atau asas kesenangan)
4) Asas Effeciency (asas efesien atau asas hemat pajak).

b. Menurut W.J. Langen, asas pungutan pajak selaku berikut:
1) Asas Daya Pikul.
2) Asas Manfaat.
3) Asas Kesejahteraan.
4) Asas Kesamaan.
5) Asas Beban.

8. Jenis-Jenis Pajak 
a. Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi:
1) Pajak langsung. 
2) Pajak tidak langsung.
b. Berdasarkan sasarannya/obyeknya, pajak digolongkan menjadi:
1) Pajak subjektif.
2) Pajak objektif.
c. Berdasarkan siapa yang memungut, pajak digolongkan menjadi:
1) Pajak pusat.
2) Pajak daerah.

B. Rangkuman Kegiatan Pembelajaran 2: Sistem Perpajakan di Indonesia

1. Sistem pemungutan pajak di Indonesia
a. Official Assesment System, yakni metode yang memamerkan kewenangan pemerintah atau petugas pemungut pajak untuk menjumlah dan menyeleksi jumlah pajak terutang yang mesti dibayar wajib pajak. Perhitungan pajak terutang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak. Contoh Pajak Bumi dan Bangunan.
b. Self Assesment System, yakni metode yang memamerkan dogma dan kewenangan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyeleksi besarnya pajak, melaporkan dan membayarnya sendiri. Pada metode ini petugas pajak mengerjakan pengawasan dan tutorial pada wajib pajak, selain penegakan hukum. Contoh Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barangf Mewah (PPn-BM).
c. With Holding System, yakni metode pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut, dan menyeleksi besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contoh pemotongan pajak penghasilan karyawan (PPh pasal 21)

2. Alur perpajakan di Indonesia
a. Wajib pajak mendaftarkan diri untuk menemukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara pribadi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau secara online.
b. Setelah terdaftar, wajib pajak mesti menjumlah jumlah pajak yang terutang, atas dasar itu membayarnya ke bank yang ditunjuk pemerintah atau kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
c. Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan melaporkannya secara pribadi ke KPP atau mengantarkan dokumen SSP lembar ketiga dan SPTnya.
d. Wajib pajak akan mendapat tanda terima penyampaian SPT.

3. Undang- undang wacana perpajakan di Indonesia:
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh)
c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).
d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai.

Demikian artikel cybermoeslem.xyz yang menghidangkan Rangkuman atau Ringkasan mata pelajaran Ekonomi Kelas 11 Bab 7 Perpajakan lengkap dengan Kunci Jawaban dan Pembahasannya. Semoga bermanfaat, silahkan baca postingan-postingan cybermoeslem.xyz lainnya. Selamat dan semangat berguru untuk masa depan yang lebih baik.


Sumber https://www.sekolahmuonline.com