Rangkuman Ekonomi Kelas 11 Potongan 7 Perpajakan

By | Maret 21, 2021

Rangkuman Ekonomi Kelas 11 Bab 7 PerpajakanBerikut ini merupakan Rangkuman mata pelajaran Ekonomi Kelas XI Bab Perpajakan. Pada Bab ini membahas dua kesibukan pembelajaran. Kegiatan Pembelajaran 1 Pajak dan Kegiatan Pembelajaran 2 Sistem Perpajakan di Indonesia. Silahkan dibaca dan dipelajari, biar bermanfaat.

Berikut ini merupakan Rangkuman mata pelajaran Ekonomi Kelas XI Bab Perpajakan Rangkuman Ekonomi Kelas 11 Bab 7 Perpajakan

Rangkuman Ekonomi Kelas 11 Bab 7 Perpajakan

Rangkuman Kegiatan Pembelajaran 1 Pajak


1. Pajak merupakan dukungan wajib terhadap negara yang terutang oleh orang pribadi atau tubuh yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara pribadi dan digunakan untuk kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.


2. Berdasarkan definisi di atas, sanggup kita simpulkan ciri pajak yaitu:

a. Iuran wajib pada negara

b. Bersifat memaksa

c. Dipungut menurut undang-undang

d. Tidak memperoleh balas jasa

e. Gigunakan untuk membiayai kepentingan umum.


3. Fungsi Pajak:

a. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

b. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulered)

c. Fungsi Pemerataan (Fungsi Distribution)


4. Manfaat pajak:

a. Belanja pegawai termasuk ASN, Polisi, TNI. 

b. Pembangunan fasilitas lazim menyerupai jembatan, jalan raya, sekolah, rumah sakit, terminal, bandara, irigasi pertanian, pasar.

c. Sumber pembiayaan alat keselamatan negara dengan tujuan bikin rasa aman bagi masyarakat.

d. Memberi subsidi menyerupai subsidi pupuk, materi bakar, dan subsidi litrik

e. Membayar utang negara

f. Menyediakan akomodasi sumbangan beras, kesehatan, pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu.

g. Menciptakan proyek lapangan kerja serta seminar dan penyediaan modal bagi Usaha Kecil dan Menengah


5. Tarif pajak terbagi empat jenis:

Tarif pajak digunakan untuk menyeleksi besarnya pajak terutang. Tarif pajak dibagi menjadi empat jenis yaitu: 

a. Tarif Pajak Proporsional (sebanding)

b. Tarif Pajak Tetap

c. Tarif Pajak Degresif (menurun)

d. Tarif Pajak Progresif (naik)

6. Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya


7. Asas pajak menurut:

a. Menurut Adam Smith

Dalam bukunya The Wealth of Nation dengan fatwa yang tenar ”The Four Maxims”, asas pemungutan pajak selaku berikut:

1) Asas Equality (asas keseimbangan dengan kesanggupan atau asas keadilan)

2) Asas Certainty (asas kepastian hukum)

3) Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang sempurna waktu atau asas kesenangan)

4) Asas Effeciency (asas efesien atau asas hemat pajak).


b. Menurut W.J. Langen, asas pungutan pajak selaku berikut:

1) Asas Daya Pikul.

2) Asas Manfaat.

3) Asas Kesejahteraan.

4) Asas Kesamaan.

5) Asas Beban.


8. Jenis-Jenis Pajak 

a. Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi:

1) Pajak langsung. 

2) Pajak tidak langsung.

b. Berdasarkan sasarannya/obyeknya, pajak digolongkan menjadi:

1) Pajak subjektif.

2) Pajak objektif.

c. Berdasarkan siapa yang memungut, pajak digolongkan menjadi:

1) Pajak pusat.

2) Pajak daerah


Rangkuman Kegiatan Pembelajaran 2 Sistem Perpajakan di Indonesia

1. Sistem pemungutan pajak di Indonesia

a. Official Assesment System, yakni tata cara yang memamerkan kewenangan pemerintah atau petugas pemungut pajak untuk mengkalkulasikan dan menentukan jumlah pajak terutang yang mesti dibayar wajib pajak. 

Perhitungan pajak terutang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak. 

Contoh Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Self Assesment System, yakni tata cara yang memamerkan doktrin dan kewenangan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyeleksi besarnya pajak, melaporkan dan membayarnya sendiri. Pada tata cara ini petugas pajak melakukan pengawasan dan panduan pada wajib pajak, selain penegakan hukum. Contoh Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barangf Mewah (PPn-BM).

c. With Holding System, yakni tata cara pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut, dan menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contoh pemotongan pajak penghasilan karyawan (PPh pasal 21)

2. Alur perpajakan di Indonesia

a. Wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara pribadi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau secara online.

b. Setelah terdaftar, wajib pajak mesti mengkalkulasikan jumlah pajak yang terutang, atas dasar itu membayarnya ke bank yang ditunjuk pemerintah atau kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

c. Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan melaporkannya secara langsung ke KPP atau mengantarkan dokumen SSP lembar ketiga dan SPTnya.

d. Wajib pajak akan memperoleh tanda terima penyampaian SPT.

3. Undang- undang ihwal perpajakan di Indonesia:

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh)

c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai.