Se Menpan Rb Nomor 3 Tahun 2021 Mengenai Penyusunan Skp Dan Pkpns Tahun 2021

By | Februari 12, 2021
 Tentang Penyusunan SKP dan PKPNS Tahun  SE MENPAN RB NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENYUSUNAN SKP DAN PKPNS TAHUN 2021

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi sudah meneribitkan Surat Edaran Tentang Penyusunan SKP dan PKPNS Tahun 2021 yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2021.

Dinyatakan dalam latar belakang diterbitkannya Surat Edaran SE Menpan RB Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS (PKPNS) Tahun 2021, bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara yang mengamanatkan mudah-mudahan analisa kinerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan dengan memperhatikan hasil dan faedah yang dicapai, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 mengenai Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil selaku pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 mengenai Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

 

Salah satu pergantian penting dari analisa kinerja Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 mengenai Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil yakni bahwa analisa kinerja wajib dilaksanakan dalam kerangka Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdiri atas penyusunan rencana kinerja, pelaksanaan, pemantauan, dan training kinerja, analisa kinerja, serta tindak lanjut hasil analisa kinerja, yang dikelola dalam sebuah metode pemberitahuan kinerja. Dengan adanya Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang komprehensif tersebut, dibutuhkan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang tercerminkan dari pencapaian Indikator Kinerja Individu (IKI) sanggup diukur kontribusinya terhadap pencapaian kinerja organisasi.

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 mengenai Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang mengamanatkan bahwa ketentuan analisa kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah dimaksud dilaksanakan 2 (dua) tahun sehabis diundangkan, serta untuk memamerkan waktu bagi Instansi Pemerintah dalam melakukan adaptasi terkait implementasi ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 mengenai Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil maka perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021.

 

Adapun maksud diterbitkannya SE Menpan RB Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2021 adalah Sebagai kebijakan transisi/peralihan dari ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 mengenai Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil ke ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 mengenai Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang mau diberlakukan 2 (dua) tahun sehabis diundangkan.

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran (SE) Menpan RB Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2021, adalah a) Untuk memamerkan anutan bagi Instansi Pemerintah dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan analisa kinerja Pegawai Negeri Sipil pada periode analisa kinerja Tahun 2021. b) Untuk memamerkan waktu bagi Instansi Pemerintah dalam melakukan adaptasi terkait implementasi ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 mengenai Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

 

Ruang Lingkup Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2021, memuat pedoman/acuan bagi Instansi Pemerintah dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan analisa kinerja Pegawai Negeri Sipil pada periode analisa kinerja Tahun 2021.

 

Adapun dasar aturan diterbitkannya SE Menpan RB Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyusunan SKP dan PKPNS Tahun 2021, adalah selaku berikut

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengenai Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengenai Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 mengenai Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; dan

4. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 mengenai Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 mengenai Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

 

Ketentuan yang dikontrol dalam SE Menpan RB Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS (PKPNS) Tahun 2021, memuat ketentuan umum, ketentuan penyusunan SKP, dan Ketenuan mengenai Penilaian Kinerja PNS, selaku berikut:

1. Umum

a. Pegawai Negeri Sipil yang berikutnya disingkat PNS yakni warga negara Indonesia yang menyanggupi syarat tertentu, diangkat selaku aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

b. Sasaran Kinerja Pegawai yang berikutnya disingkat SKP yakni planning kinerja dan sasaran yang mau diraih oleh seorang PNS yang mesti diraih setiap tahun.

c. Perilaku Kerja yakni setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilaksanakan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

2. Penyusunan SKP

a. Penyusunan SKP Tahun 2021 terbagi atas 2 periode yaitu:

1) Bulan Januari – Juni: teknis penyusunan SKP dan format SKP menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 1 Tahun 2013 mengenai Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 mengenai Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. SKP ditetapkan paling lambat final Bulan Januari.

2) Bulan Juli – Desember: teknis penyusunan SKP dan format SKP menurut ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 mengenai Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. SKP ditetapkan paling lambat final Bulan Juli.

b. Penyusunan acara kiprah jabatan dan sasaran pada SKP periode Januari – Juni memikirkan kurun waktu penyelesaian/ pencapaian sesuai periode dimaksud.

c. Dalam hal capaian sebuah acara kiprah jabatan dan targetnya pada SKP periode Januari – Juni tidak sanggup diukur dalam kurun waktu Januari – Juni, maka untuk acara kiprah jabatan dan sasaran yang dimaksud dituangkan kembali dalam SKP periode Juli – Desember mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada abjad a angka 2.

 

3. Penilaian Kinerja PNS

a. Penilaian kinerja PNS Tahun 2021 terbagi atas 2 periode yaitu:

1) Bulan Januari – Juni, terdiri atas:

a) analisa atas SKP yang disusun menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 1 Tahun 2013 mengenai Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 mengenai Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Penilaian SKP dilaksanakan terhadap acara kiprah jabatan yang sanggup diukur capaiannya dalam kurun waktu Januari – Juni. analisa sikap kerja menurut ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 1 Tahun 2013 mengenai Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 mengenai Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Nilai Prestasi Kerja PNS diperoleh dengan memadukan nilai SKP dan nilai sikap kerja dengan bobot 60% nilai SKP dan 40% nilai sikap kerja. Penilaian Prestasi Kerja PNS periode Januari – Juni dilaksanakan paling lambat final Bulan Juli 2021. 2) Bulan Juli – Desember, terdiri atas:

a) analisa atas SKP yang disusun menurut ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 mengenai Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

b) analisa sikap kerja menurut ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 mengenai Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Nilai Kinerja PNS diperoleh dengan memadukan nilai SKP dan nilai sikap kerja dengan bobot:

a) 60% nilai SKP dan 40% nilai sikap kerja bagi Instansi Pemerintah yang menerapkan analisa sikap kerja dengan memikirkan pertimbangan rekan kerja setingkat dan bawahan langsung; atau

b) 70% nilai SKP dan 30% nilai sikap kerja bagi Instansi Pemerintah yang belum menerapkan analisa sikap kerja dengan memikirkan pertimbangan rekan kerja setingkat dan bawahan langsung. Penilaian Kinerja PNS periode Juli – Desember dilaksanakan paling lambat final Bulan Januari Tahun 2022.

b. Nilai dan predikat kinerja PNS Tahun 2021 diperoleh dengan mengintegrasikan Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS pada periode Januari – Juni dan Penilaian Kinerja PNS pada periode Juli – Desember sesuai dengan tindakan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang ialah bab tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

c. Integrasi Hasil Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada abjad b dilaksanakan pada Bulan Februari Tahun 2022.

d. Bagi pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja berdikari yang capaian pada SKPnya dinilai oleh Instansi Pemerintah lain dan hasil penilaiannya dikeluarkan melampaui Bulan Januari, maka Integrasi Hasil Penilaian Kinerja pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja berdikari dimaksud menyesuaikan dengan waktu dikeluarkannya hasil analisa SKP dengan tetap mengacu pada langkah – langkah pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada abjad b.

e. Bagi pejabat fungsional yang sudah menciptakan output untuk angka kredit menurut SKP periode Januari – Juni tetap sanggup dipertimbangkan untuk pengajuan daftar usulan penetapan angka kredit.

 

Dalam bab epilog Surat Edaran (SE) Menpan RB Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PKPNS) Tahun 2021, dinyatakan bahwa para pimpinan Instansi Pemerintah bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan Surat Edaran ini pada masing masing unit organisasi di bawahnya. Demikian, mudah-mudahan Surat Edaran ini sanggup dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 

Selegkapnya silahkan download Salinan dan Lampiran Surat Edaran (SE) Menpan RB Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PKPNS) Tahun 2021, melalui link yang tersedia di bawah ini.

 

Link download Salinan dan Lampiran SE Menpan RB Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS (PKPNS) Tahun 2021 (DISINI)

 

Demikian pemberitahuan mengenai SE Menpan RB Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyusunan SKP dan PKPNS Tahun 2021. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih terhadap rekan-rekan yang sudah meluangkan mendatangi blog ainamulyana.blogspot.com.

= Baca Juga =