Soal Ips Kelas 9 Pecahan 5 Kurun Demokrasi Parlementer Dan Demokrasi Terpimpin Di Indonesia (1950-1965) Part 2 (Ips Kelas 9 Smp/Mts Semester 2)

Soal IPS Kelas 9 Bab 5 Masa Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin di Indonesia (1950-1965) Part 2 (IPS Kelas 9 SMP/MTs Semester 2). Pembaca cybermoeslem berikut ini merupakan Bagian Kedua (Part 2) dari pembahasan soal mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) kelas 9 Sekolah Menengah Pertama dan MTs Semester 2. Soal-soal yang bersumber dari Modul PJJ IPS Kelas 9 berikut ini membahas Bab 5 Masa Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin di Indonesia.
 Masa Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin di Indonesia  Soal IPS Kelas 9 Bab 5 Masa Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin di Indonesia (1950-1965)  Part 2 (IPS Kelas 9 SMP/MTs Semester 2)


Khusus Part 2 membahas perihal Pembelajaran 2 yakni perihal Masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia.

Sebelum masuk ke soal, berikut ini merupakan Rangkuman Bab 5 Masa Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin di Indonesia khusus Pembelajaran 2 Masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia.

Rangkuman Pembelajaran 2 Masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia

1. Kegagalan Konstituante untuk merumuskan Rancangan Undang-Undang Dasar kesusahan mencapai kata sepakat. Pertentangan ideologi khususnya antara Islam dan Nasionalis menyebabkan sulitnya meraih kata sepakat. Kedua golongan belum berhasil mencapai dominan untuk menetapkan ideologi bangsa Indonesia. Kondisi seperti ini dirasa mengancam keutuhan NKRI, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit Presiden. Setelah Dekrit Presiden ini Indonesia masuk masa Demokrasi Terpimpin.

2. Dalam periode Demokrasi Terpimpin, terjadi penyelewengan kepada Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu penyelewengan merupakan pengangkatan Presiden seumur hidup. Pertentangan politik pada masa Demokrasi terpimpin kian tajam. PKI berhasil mempengaruhi Presiden dan memiliki banyak sekali posisi strategis dalam pemerintahan. Kondisi ini justru digunakan PKI selaku peluang untuk melakukan kudeta. Puncak kesibukan PKI merupakan melaksanakan perebutan kekuasaan terhadap pemerintahan yang sah pada tanggal 30 September 1965. Upaya ini berhasil dipadamkan oleh Bangsa Indonesia, dan PKI dinyatakan selaku partai terlarang di Indonesia. Setelah pemberontakan 30 S 1965/PKI tersebut upaya untuk memperbaiki kondisi bangsa Indonesia kian menguat. Lahirnya Orde Baru menjadi tonggak pembangunan yang melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

3. Dalam kontrak Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 dinyatakan bahwa masalah Irian Barat akan dikembalikan dalam waktu paling lambat satu tahun. Akan tetapi, kontrak pemerintah Belanda ini masih belum ditepati sampai tahun 1959.Indonesia berupaya menyelesaikan duduk permasalahan Irian Barat lewat perundingan bilateral, yakni dalam lingkungan Uni Indonesia-Belanda. Upaya itu mengalami kegagalan. Belanda bersikeras melanjutkan kekuasannya atas Irian Barat. Maka diambilah perilaku pemerintah dengan semboyan Trikora, selaku usaha untuk pengembalian Irian Barat ke dalam pangkuan NKRI. 

Soal IPS Kelas 9 Bab 5 Masa Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin di Indonesia

1. Jelaskan tujuan pemerintah melaksanakan devaluasi!

Jawaban:
Jelaskan tujuan pemerintah melaksanakan devaluasi:
(1). Membendung inflasi yang tetap tinggi.
(2). Mengurangi jumlah duit yang beredar di masyarakat. 
(3). Meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan.
2. Dekrit Presiden tahun 1959 salah satu isinya merupakan pembubaran Konstituante
yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar untuk negara Indonesia. Jelaskan argumentasi pembubaran Konstituante dalam Dekrit tersebut.

Jawaban:
Salah satu isi dekrit presiden 5 Juli 1959 merupakan kembali ke
UUD 1945, alasannya Dewan konstituante yang sudah diseleksi lewat Pemilu 1955 belum dapat melaksanakan kiprah dengan baik, alasannya terjadi perdebatan yang berkepanjangan dalam menyusun undang-undang baru. Sehingga belum mnghasilkan Undang-Undang Dasar baru. Kondisi menyerupai ini mengjawatirkan bagi keutuhan NKRI.
3. Jelaskan beberapa penyimpangan kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin !

Jawaban:
Penyimpangan kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada masa
demokrasi terpimpin;
(a). Ketua MPRS ada yang diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi menteri Negara.
(b). Pembubaran dewan perwakilan rakyat resmi yang terbentuk dari hasil Pemilu 1955 yang diakibatkan alasannya dewan perwakilan rakyat tidak menyepakati RAPBN yang diajukan pemerintah. 
(c). Pengangkatan presiden seumur hidup dengan tap MPRS no 3/MPRS/1963. 
(d). Pembentukan politik poros-porosan yang menyalahi politik luar dan konfrontasi dengan Malaysia. 
(e). Keluarnya Indonesia dari PBB pada 7 Januari 1965. 

4. Sebutkan tindakan upaya yang ditangani pemerintah untuk pembebasan Iraian Barat !

Jawaban:
Langkah-langkah upaya yang ditangani pemerintah untuk
pembebasan Iraian Barat;
(a). Jalur diplomasi. 
(b). Jalur Radikal dengan kekuatan senjata. 
(c). Pembentukan Trikora.
(d). Jalur Operasi Militer; infiltrasi, eksploitasi, konsolidasi. 
5. Sebutkan latar belakang berdirinya Gerakan Non Blok!

Jawaban:
Latar belakang berdirinya Gerakan Non Blok; 
(a). Adanya perang masbodoh antara Blok Barat dan Timur
(b). Setelah perang dunia II, insan di dunia mendambakan kondisi hening dan sejahtera. 
(c). Terjadinya krisis Kuba pada tahun 1961. 
(d). Dokumen Brioni perihal prinsip-prinsip dasar untuk mempersatukan Negara-negara Non Blok
Scroll to Top