Soal Opsi Ganda Ekonomi Kelas 11 Serpihan 6 Apbn Dan Apbd Cybermoeslem.Xyz

By | November 16, 2021
Soal Pilihan Ganda Ekonomi Kelas 11 Bab 6 APBN dan APBD cybermoeslem.xyz. Pembaca cybermoeslem.xyz, berikut ini cybermoeslem.xyz hidangkan Contoh Soal Pilihan Ganda atau Multiple Choice mata pelajaran Ekonomi Kelas 11 Bab 6 yang membahas tentang APBN dan APBD lengkap dengan kunci respon dan pembahasannya. Silahkan dibaca dan dipelajari, supaya bermanfaat.

Soal Pilihan Ganda Ekonomi Kelas XI Bab 6 APBN dan APBD


Jawablah soal-soal berikut ini dengan menegaskan aksara A, B, C, D, atau E pada respon yang benar dan tepat!

1. APBN adalah….
A. Suatu daftar sistematis yang menampung tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya setiap dua tahun sekali.
B. Suatu daftar sistematis yang menampung tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama satu bulan.
C. Suatu daftar sistematis yang menampung tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pendapatan yang lain selama periode tertentu.
D. Suatu daftar sistematis yang menampung tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama periode tertentu.
E. Suatu daftar sistematis yang menampung tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya yang dikhususkan untuk belanja kementrian dan forum selama periode tertentu.

Jawaban: D
Pembahasan:
APBN merupakan Daftar sistematis yang menampung tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama periode tertentu

2. APBN diantur dalam perundang-undangan, salah satu undang-undang yang mengatur tentang APBN tahun 2020 adalah….
A. UU No. 14 Tahun 2019
B. UU No. 20 Tahun 2019
C. UU No. 4 Tahun 2020
D. UU No. 11 Tahun 2020
E. UU No. 20 Tahun 2020

Jawaban: B
Pembahasan:
Undang-undang nomor 20 Tahun 2019. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

3. Tujuan dari penyususunan APBN adalah….
A. Sebagai contoh atau pedoman penerimaan keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional
B. Sebagai contoh atau pedoman pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional
C. Sebagai contoh atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dikementrian dan lembaga-lembaga negara demi tercapainya tujuan pembangunan nasional
D. Sebagai contoh atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan 
pemerintah kawasan masing-masing dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional
E. Sebagai contoh atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional

Jawaban: E
Pembahasan:
Sebagai contoh atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional

4. Berikut pernyataan dari fungsi Otoritas adalah….
A. APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berikutnya.
B. APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
C. APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada dua tahun yang bersangkutan
D. APBN menjadi dasar untuk mempersiapkan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
E. APBN menjadi hasil dari pelaksanaan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan

Jawaban: B
Pembahasan:
• Fungsi alokasi merupakan salah satu fungsi yang berencana untuk membagi proporsionalitas budget dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. 
• Fungsi Distribusibertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat menurut alokasi yang telah ditetapkan. 
• Fungsi Stabilisasi bahwa budget negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara penduduk lewat intervensi guna mencegah inflasi.
• Fungsi Otoritas bahwa budget negara merupakan tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya.
• Fungsi penyusunan rencana berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang telah dijadwalkan setiap tahunnya.
• Fungsi regulasidigunakan untuk mendorong keperluan ekonomi suatu negara, dan berencana jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

5. APBN diarahkan untuk meminimalisir pengangguran merupakan fungsi APBN yang dimaksud adalah….
A. Fungsi Otoritas
B. Fungsi Perencanaan
C. Fungsi Alokasi
D. Fungsi Distribusi
E. Fungsi Pengawasan

Jawaban: C
Pembahasan:
Fungsi alokasi diarahkan untuk memangkas pengangguran dan inefisiensi dalam sumber daya dan memperbesar daya guna perekonomian

6. Menciptakan efesiensi perekonomian dengan sumber daya teralokasi secara optimal merupakan perwujudan dari fungsi…
A. Fungsi Otoritas
B. Fungsi Perencanaan
C. Fungsi Alokasi
D. Fungsi Distribusi
E. Fungsi Pengawasan

Jawaban: C
Pembahasan:
• Fungsi alokasi merupakan salah satu fungsi yang berencana untuk membagi proporsionalitas budget dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. 
• Fungsi Distribusibertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat menurut alokasi yang telah ditetapkan. 
• Fungsi Stabilisasi bahwa budget negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara penduduk lewat intervensi guna menangkal inflasi.
• Fungsi Otoritas bahwa budget negara merupakan tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya.
• Fungsi penyusunan rencana berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang telah dijadwalkan setiap tahunnya.
• Fungsi regulasidigunakan untuk mendorong keperluan ekonomi suatu negara, dan berencana jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

7. APBN dalam proses penyusunannya lewat tahapan di bawah ini. Yang tidak termasuk tahapan penyusunan RAPBN adalah….
A. Pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
B. Pemerintah meminta Badan Pengawas Keuangan untuk menganggap RAPBN
C. Pemerintah mengajukan RAPBN terhadap dewan perwakilan rakyat untuk dibahas
D. dewan perwakilan rakyat membahas RAPBN dengan tujuan untuk diterima atau ditolak
E. RAPBN akan disahkan menjadi APBN dan disampaikan kepada pemerintah yang dilaksanakan 

Jawaban: B
Pembahasan:
Mekanisme penyusunan APBN diawali dengan menyusun Rencana APBN oleh pemerintah, diajukan dan dibahas oleh DPR, ditetapkan dengan Undang undang dan pelaksanaannya dikuatkan dengan Keputusan Presiden

8. Landasan aturan dibuatnya APBN, yaitu…
A. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23
B. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28
C. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29
D. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30
E. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33

Jawaban: A
Pembahasan:
Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: Anggaran pendapatan dan belanja negara selaku wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Lembaga Negara yang bertugas menampilkan masukan dan pertimbangan kepada dewan perwakilan rakyat dalam membahas RAPBN yang diajukan pemerintah yaitu…
A. DPRD
B. MPR
C. DPD
D. MA
E. BPK

Jawaban: E
Pembahasan:
Badan Pemeriksa Keuangan menampilkan masukan atas hasil pemeriksaaan dana APBN

10. Melalui APBN tercermin citra pembagian budget negara untuk setiap sektor dan wilayah pembangunan. Hal tersebut menampilkan salah satu fungsi APBN yakni yatu …
A. Alokasi
B. Regulasi
C. Distribusi
D. Stabilisasi
E. evaluasi

Jawaban: A
Pembahasan:
• Fungsi alokasi merupakan salah satu fungsi yang berencana untuk membagi proporsionalitas budget dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. 
• Fungsi Distribusibertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat menurut alokasi yang telah ditetapkan. 
• Fungsi Stabilisasi bahwa budget negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara penduduk lewat intervensi guna menangkal inflasi.
• Fungsi Otoritas bahwa budget negara merupakan tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya.
• Fungsi penyusunan rencana berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang telah dijadwalkan setiap tahunnya.
• Fungsi regulasi dipakai untuk mendorong keperluan ekonomi suatu negara, dan bertujuan

11. Postur APBN secara lazim terdiri atas Pendapatan dan belanja negara.
Pendapatan terbagai atas….
A. Pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak
B. Pendapatan dalam negeri dan pendapatan mancanegara ( hibah)
C. Pendapatan dalam negeri dan pendapatan pajak
D. Pendapatan mancanegara dan pendapatan bukan pajak
E. Pendapatan pajak dan pendapatan hibah

Jawaban: B

Pembahasan:
Struktur APBN terbagi atas Pendapatan dan Belanja Negara dimana Pendapatan Negara dibagi menjadi Pendapatan dalam negeri dan pendapatan hibah.

12. Berikut yang tidak tergolong dalam kalangan pendapatan dalam negeri merupakan …
A. Pajak penghasilan
B. Pajak jual beli ekspor
C. Cukai
D. Hadiah dari negara abnormal
E. Laba dari BUMN

Jawaban: D

Pembahasan:
• Penerimaan perpajakan merupakan semua penerimaan yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak jual beli internasional.
• Penerimaan negara bukan pajak merupakan semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, potongan pemerintah atas keuntungan tubuh kerja keras milik negera, serta penerimaan negara bukan pajak lainnnya.

13. Sebagai negara yang mempunyai koordinasi dengan negara lain, acap kali Indonesia mendapat derma yang sifatnya tidak mengikat. Dalam postur APBN penerimaan tersebut akan dicatat dalam komponen….
A. Hibah
B. Penerimaan Pajak
C. Penerimaan pinjaman
D. Penerimaan dalam negeri
E. Penerimaan lain-lain

Jawaban: A

Pembahasan:
Hibah dicatat selaku penerimaan pemerintah pusat yang diperoleh dari pemberi hibah dan tidak perlu dibayar kembali. Hibah sanggup berasal dari dalam negeri atau mancanegara

14. Perhatikan komponen pendapatan berikut ini
1. Pajak penghasilan (PPh)
2. potongan keuntungan dari BUMN
3. Cukai
4. Pungutan ekpor
5. Penerimaan dari pengelolaan SDA
Dari konponen penerimaan diatas yang tergolong penerimaan dalam negeri dari sektor perpajakan merupakan nomor….
A. 1, 2 dan 3
B. 2, 3 dan 4
C. 3, 4 dan 5
D. 1, 3 dan 4
E. 2, 4 dan 5

Jawaban: D

Pembahasan:
Penerimaan perpajakan merupakan semua penerimaan yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak jual beli internasional. 

15. Komponen belanja negara dalam APBN terbagi atas…..
A. Belanja Pemerintah pusat dan belanja berkala
B. Belanja pembangunan dan pengeluaran kawasan
C. Belanja Pemerintah pusat dan belanja pembangunan
D. Belanja berkala dan belanja pembangunan
E. Belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah

Jawaban: E

Pembahasan:
Belanja Pemerintah Pusat mencakup Pengeluaran berkala dan Pengeluaran Pembangunan

16. Tabel APBN selama 2 tahun selaku berikut:


Berdasarkan data tersebut, pernyataan berikut ini yang benar adalah…
A. Pemerintah menerapkan surplus budget dengan dgn jumlah pendapatan lebih besar dari belanja
B. Pendapatan negara mengalami penurunan baik penerimaan dalam negeri maupun hibah
C. Anggaran negara dalam 2 tahun mengalami surplus budget disebabkan pendapatan lebih besar dari pengeluaran
D. Defisit budget tahun 2015 lebih besar dari tahun 2014 dikarenakan pengeluaran lebih besar dari pendapatan
E. Belanja negara mengalami kenaikan baikbelanja pemerintah pusat maupun untuk transfer ke daerah

Jawaban: E

Pembahasan:
Data tahun 2014 ke 2015 menampilkan adanya kenaikan belanja negara baik pusat maupun transfer ke daerah

17. Bantuan lazim yang dipakai sesuai dengan prioritas pembangunan kawasan dengan atas isyarat pemerintah pusat disebut….
A. Dana alokasi khusus
B. Dana alokasi lazim
C. Dana talangan khusus
D. Dana derma tragedi
E. Dana alokasi khusus

Jawaban: B

Pembahasan:
Dana Alokasi Umum (DAU) yakni derma lazim yang dipakai sesuai dengan prioritas pembangunan kawasan batas isyarat pemerintah pusat

18. Jika disusun APBN dengan menggambarkan keadaan pemerintah mesti meminjam dari bank sentral atau mesti mencetak duit gres untuk membiayai pembangunan, maka kebijakan penyusunan APBN yang dianut adalah….
A. Anggaran surplus
B. Anggaran dinamis
C. Anggaran berimbang
D. Anggaran defisit
E. Anggaran tidak dinamis

Jawaban: D

Pembahasan:
• Kebijakan Anggaran Dinamis merupakan budget yang senantiasa meningkat dibandingkan budget tahun sebelumnya. 
• Kebijakan Anggaran Anggaran Defisit merupakan budget dengan pengeluaran negara lebih besar dibandingkan dengan penerimaan negara
• Kebijakan Anggaran Anggaran Surplus merupakan budget dengan penerimaan negara lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran. 

19. Dana Desa yang dialokasi pemerintah pusat tergolong dalam alokasi ….
A. Belanja khusus
B. Belanja pemerintah pusat
C. Belanja pemerintah kawasan
D. Belanja kawasan otonomi
E. Belanja pembangunan

Jawaban: C

Pembahasan:
Belanja Pemerintah kawasan terdiri atas Dana Perimbangan dan Dana Otonomi khusus dan penyeimbang. Dana perimbangan diantaranya DAU dan DAK, sedang dana otonomi khusus dan penyeimbang diberikan terhadap derah otonom

20. APBN diperlukan sanggup kokoh pada perekonomian negara, yang tidak tergolong dalam efek APBN terhadap perekonomian adalah….
A. Pertumbuhan ekonomi meningkat
B. Peningkatan GNP
C. Panambahan jumlah duit yang beradar
D. Menstabilkan keadaan moneter dan fiskal
E. Peningkatan lapangan kerja

Jawaban: C

Pembahasan:
Pengaruh APBN diantaranya:
• mengenali besarnya GNP yakni Gross National Product dari tahun ke tahun 
• sanggup meningkatkan perkembangan ekonomi di masyarakat.
• mengontrol kestabilan keuangan atau moneter negara sanggup tersadar
• Terbukanya bagi penduduk untuk potensi kerja mereka

21. Pengesahan APBD oleh DPRD dan dituangkan dalam peraturan pemerintah selambat-lambatnya ditangani ……. sehabis APBN ditetapkan
A. satu ahad
B. satu bulan
C. tiga ahad
D. tiga bulan
E. empat bulan

Jawaban: B

Pembahasan:
• APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat satu bulan sehabis APBN disahkan
• Perubahan APBD ditetapkan dengan Perda paling lambat tiga bulan sbelum berakhirnya anggaran

22. Pernyataan dibawah ini yang tidak tergolong tujuan dibuatnya APBD adalah…
A. Membantu pemerintah kawasan meraih tujuan fiskal.
B. Meningkatkan pengaturan atau juga kordinasi tiap potongan yang berada di lingkungan pemerintah daerah.
C. Menciptakan efisiesnsi terhadap penyediaan barang dan jasa.
D. Menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah.
E. Meningkatkan penguasaan pemerintah kawasan terhadap SDA

Jawaban: E

Pembahasan:
Tujuan APBD, di antaranya:
• Membantu pemerintah kawasan meraih tujuan fiskal.
• Meningkatkan pengaturan atau juga kordinasi tiap potongan yang berada di lingkungan pemerintah daerah.
• Menciptakan efisiesnsi terhadap penyediaan barang dan jasa.
• Menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah

23. APBD diarahkan untuk bisa bikin lapangan kerja maupun meminimalisir pengangguran, hal ini bermakna APBD mempunyai fungsi….
A. Otorisasi
B. perencanaan 
C. pengawasan , 
D. alokasi
E. distribusi 

Jawaban: D

Pembahasan:

• Fungsi otorisasi APBD bisa melaksanakan pendapatan dan belanja kawasan di tahun bersangkutan. 
• Fungsi penyusunan rencana APBD menjadi suatu pedoman bagi administrasi di dalam hal mempersiapkan suatu acara atau aktivitas pada tahun yang bersangkutan. 
• Fungsi pengawasan APBD menjadi suatu pedoman untuk bisa menganggap apakah acara penyelenggaraan pemerintah kawasan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
• Fungsi alokasi APBD diarahkan untuk bisa bikin lapangan kerja maupun meminimalisir pengangguran.
• Fungsi distribusi PBD ini mesti bisa mendukung banyak sekali acara kawasan yang menjadi contoh aktivitas mengembangkan kemakmuran lazim kawasan yang bersangkutan.
• Fungsi stabilitasi APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan mendasar perekonomian pada suatu daerah.

24. Berikut ini yang tidak tergolong Pendapatan Asli Daerah adalah….
A. Dana alokasi lazim
B. Pajak Daerah 
C. Retrebusi Daerah 
D. Pajak hiburan
E. Parkir

Jawaban: A

Pembahasan:
Pendapatan Asli Daerah:
▪ Pajak Daerah (PBB, Pajak Cukai, Pajak Penghasilan, dll)
▪ Retrebusi Daerah seumpama perizinan mendirikan usaha, tempat rekreasi, parkir
▪ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
▪ Pendapatan Asli Daerah Lain-Lain

25. APBN yang dialokasikan terhadap kawasan tertentu dengan tujuan untuk menolong mendanai aktivitas khusus yang merupakan urusan kawasan dan sesuai dengan prioritas nasional . Berikut bidang yang menjadi urusan wajib adalah….
A. pendidikan, 
B. kesehatan 
C. perumahan
D. Energi dan sumber daya mineral
E. Kebudayaan

Jawaban: D

Pembahasan:
Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan terhadap kawasan tertentu dengan tujuan untuk menolong mendanai aktivitas khusus yang merupakan urusan kawasan dan sesuai dengan prioritas nasional seumpama pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya

26. Belanja yang mempunyai kaitan pribadi dengan acara kerja dan aktivitas kawasan disebut….
A. Belanja berkala
B. Belanja pembangunan
C. Belanja pribadi
D. Belanja tidak pribadi
E. Belanja pegawai

Jawaban: C

Pembahasan:
Belanja langsung, yakni belanja yang mempunyai kaitan pribadi dengan acara kerja dan aktivitas daerah. seumpama yakni belanja pegawai tergolong honorarium PNS, honorarium non-PNS, duit lembur 

27. Komponen Belanja dibawah ini tergolong belanja tidak pribadi kecuali….
A. Belanja pegawai
B. Belanja modal
C. Belanja Bunga
D. Belanja Subsidi
E. Belanja Hibah

Jawaban: B

Pembahasan:
Belanja tidak langsung, yakni belanja yang tidak mempunyai kaitan pribadi dengan acara kerja dan kegiatan. Belanja tidak pribadi biasa terdiri atas :
• Belanja Pegawai
• .Belanja Bunga
• Belanja Subsidi
• Belanja Hibah
• Belanja Bantuan Sosial

28. Dana alokasi lazim tergolong dalam ….
A. Dana perimbangan
B. Dana pembangunan
C. Dana penyeimbang
D. Dana otonomi kawasan
E. Dana bencana

Jawaban: A

Pembahasan:
▪ Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan terhadap kawasan dengan tujuan pemerataan kesanggupan keuangan antardaerah untuk mendanai keperluan kawasan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
▪ Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan terhadap kawasan tertentu dengan tujuan untuk menolong mendanai aktivitas khusus yang merupakan urusan kawasan dan sesuai dengan prioritas nasional seumpama pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya

29. Pengesahan budget pendapatan dan belanja kawasan oleh DPRD, dibentuk dalam bentuk….
A. Undang-udang
B. Kepres
C. Permendagri
D. Perda
E. Nota keuangan

Jawaban: D

Pembahasan:
• APBD ditetapkan dengan Perda paling lambat satu bulan sehabis APBN disahkan
• Perubahan APBD ditetapkan dengan Perda paling lambat tiga bulan sbelum berakhirnya budget

30. Dampak dari APBD terhadap perekonomian di suatu kawasan adalah…
A. Meningkatnya kemakmuran penduduk yang ada di daerah 
B. bisa mereduksi tingkat kemiskinan yang ada disuatu kawasan secara signifikan. 
C. mempengaruhi terhadap penghematan atau penanggulangan duduk problem pengangguran 
D. mempengaruhi tingkat perkembangan ekonomi
E. Meningkat status sosial para penguasa dan pengurus daerah

Jawaban: E

Pembahasan:
Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) mempunyai dampak:
• mempengaruhi perekonomian yang dimiliki, kemakmuran penduduk yang ada di daerah 
• bisa mereduksi tingkat kemiskinan yang ada disuatu kawasan secara signifikan. 
• mempengaruhi terhadap penghematan atau penanggulangan duduk problem pengangguran yang dimiliki di kawasan masing-masing.
• mempengaruhi tingkat perkembangan ekonominya secara signifikan lewat alokasi APBD

Demikian artikel cybermoeslem.xyz yang menyuguhkan Contoh Soal Pilihan Ganda atau Multiple Choice mata pelajaran Ekonomi Kelas 11 Bab 6 APBN dan APBD lengkap dengan Kunci Jawaban dan Pembahasannya. Semoga bermanfaat, silahkan baca postingan-postingan cybermoeslem.xyz lainnya. Selamat dan semangat menuntut ilmu untuk masa depan yang lebih baik.


Sumber https://www.sekolahmuonline.com