Soal Ppkn Kelas 8 Potongan 2 Berkomitmen Menjalankan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Tata Cara Aturan Nasional Cybermoeslem.Xyz

By | Desember 26, 2021
Soal PPKn Kelas 8 Bab 2 Berkomitmen Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional cybermoeslem.xyz. Pembaca cybermoeslem.xyz, berikut ini cybermoeslem.xyz suguhkan referensi Soal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kelas 8 Bab 2 Berkomitmen Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional lengkap dengan kunci jawabannya. Silahkan dibaca dan dipelajari, mudah-mudahan bermanfaat.
 Berkomitmen Melaksanakan Peraturan Perundang Soal PPKn Kelas 8 Bab 2 Berkomitmen Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional  cybermoeslem.xyz

Soal PPKn Kelas VIII Bab 2 Berkomitmen Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional

Soal Pilihan Ganda PPKn Kelas 8 Bab 2 Berkomitmen Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional

Pilihlah salah satu respon yang paling benar dengan menampilkan tanda silang (x) pada huru A, B, C atau D di depan jawaban.

Kunci respon ada di bawah soal. Usahakan menjawab sendiri apalagi dahulu, kemudian sanggup dicocokkan dengan kunci respon yang disediakan.

1. Dalam metode aturan nasional Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan aturan biasa, melainkan ….
A. selaku aturan dasar yang tertulis
B. selaku dasar aturan yang tertulis
C. sumber dari segala sumber hukum
D. sumber aturan bagi undang-undang

2. Landasan aturan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sekarang ini merupakan ….
A. UU No. 12 Tahun 2011 wacana Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
B. UU No. 15 Tahun 2019 wacana Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
C. UU No. 12 Tahun 2011 yang sudah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 
D. UU No.12 Th 2011 dan UU No. 15 Th 2019 wacana Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

3. Jika sebuah undang-undang disangka tidak cocok dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka sanggup dilaksanakan pengujian atau judicial review. Hal ini merupakan salah satu fungsi undang-undang dasar selaku ….
A. Alat Kontrol 
B. Acuan Negara
C. Dasar Negara
D. Norma Hukum

4. Warga negara yang mau mengajukan judicial review untuk menguji kesesuaian sebuah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sanggup mengajukan permohonannya terhadap ….
A. Pemerintah Pusat
B. Komisi Yudisial
C. Mahkamah Agung
D. Mahkamah Konstitusi

5. Warga negara yang mau mengajukan judicial review untuk menguji kesesuaian sebuah perda terhadap Undang-Undang, sanggup mengajukan permohonannya terhadap ….
A. Pemerintah Pusat
B. Komisi Yudisial
C. Mahkamah Agung
D. Mahkamah Konstitusi

6. Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang menampung norma hukum, mengikat warga penduduk untuk mematuhi, dan dibikin oleh ….
A. Dewan Perwakilan Rakyat bareng Presiden
B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Gubernur 
C. forum negara atau pejabat yang berwenang
D. DPRD Kabupaten/Kota bareng Bupati/Walikota

7. Segala jenis peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan dalam metode aturan nasional yang saling menunjang satu sama lain. Hal ini penting dalam rangka ….
A. Mengatasi permasalahan dan memajukan kesadaran seluruh warga penduduk untuk mematuhi aturan yang berlaku
B. Mengantisipasi biar tidak muncul permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
C. Mengantisipasi dan menangani permasalahan politik yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
D. Mengantisipasi dan menangani permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

8. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, warga penduduk memiliki peluang yang seluas-luasnya untuk menampilkan masukan. Hal ini sesuai dengan asas ….
A. kejelasan rumusan
B. kejelasan tujuan
C. keterbukaan
D. kedayagunaan

9. Perhatikan gambar berikut.
Peraturan perundang-undangan tersebut dibikin oleh ….
A. Walikota Padang Sidimpuan
B. DPRD Kota bareng Walikota 
C. DPRD, Gubernur dan Walikota 
D. DPRD Provinsi dan Walikota

10. Tujuan ditetapkannya perda wacana Kawasan Tanpa Rokok, antara lain merupakan ….
A. mencegah hak warga penduduk untuk merokok di tempat umum 
B. melindungi kesehatan warga penduduk dari pengaruh buruk merokok
C. menampilkan lingkungan yang higienis dan bebas dari sampah puntung rokok
D. melarang warga penduduk menjadi perokok sebab sanggup menghancurkan kesehatan

11. Ketentuan wacana pembentukan Undang-Undang oleh dewan perwakilan rakyat bantu-membantu Presiden, dikontrol dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ….
A. Pasal 20
B. Pasal 20A
C. Pasal 21
D. Pasal 22

12. Rancangan Undang-Undang (RUU) sanggup berasal dari dewan perwakilan rakyat atau Presiden. Setelah memperoleh kontrak bareng RUU tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang. Bagimana bila salah satu pihak dewan perwakilan rakyat atau Presiden tidak menyepakati RUU tersebut?
A. RUU tersebut sanggup diajukan kembali setelah dilaksanakan perubahan 
B. RUU tersebut dihentikan diajukan lagi dalam persidangan masa itu
C. RUU tersebut tetap sanggup disahkan selaku Undang-Undang oleh DPR
D. RUU tersebut dihentikan dibahas bareng lagi oleh dewan perwakilan rakyat dan Presiden 

13. Perhatikan pernyataan berikut!
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Peraturan Pemerintah
3) Ketetapan MPR 
4) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
5) Peraturan Presiden 
6) perda Provinsi 
7) Peraturan tempat Kabupaten/Kota 

Berdasarkan pernyataan tersebut, urutan yang benar dari Peraturan Perundang-undangan RI menurut ketentuan yang berlaku di sekarang ini ditunjukkan pada nomor-nomor ….
A. (1); (3); (4); (2); (5); (6); dan (7)
B. (1); (2); (3); (4); (5); (6); dan (7)
C. (1); (3); (2); (4); (5); (6); dan (7)
D. (1); (4); (3); (2); (5); (6); dan (7)

14. Tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa ….
A. peraturan yang lebih tinggi dihentikan berbeda dengan peraturan di bawahnya
B. peraturan yang lebih rendah dihentikan berbeda dengan peraturan di atasnya
C. undang-undang merupakan sumber tertib aturan yang tertinggi bagi peraturan-peraturan lainnya
D. peraturan perundang-undangan terdiri atas peraturan perundang-undangan tingkat sentra dan daerah

15. Perhatikan isu berikut!

Salah satu upaya yang sanggup dilaksanakan untuk menangani aspek paling besar penyebab kecelakaan kemudian lintas menurut data tersebut yakni ….

A. menampilkan hukuman yang seberat-beratnya terhadap pelaku pelanggaran 
B. memperbaiki jalan, fasilitas prasarana, dan memperbanyak rambu kemudian lintas
C. menampilkan pendidikan aksara terhadap para pelaku pelanggaran kemudian lintas
D. menampilkan langkah-langkah tegas sesuai dengan ketentuan terhadap pelaku pelanggaran 

Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda PPKn Kelas 8 Bab 2 Berkomitmen Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional 

1. A    6. C     11. A
2. C    7. D     12. B
3. A    8. C     13. A
4. D    9. B     14. B
5. C    10. B    15. D

B. Soal Essay PPKn Kelas 8 Bab 2 Berkomitmen Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar dan jelas.

1. Apa yang dimaksud dengan metode aturan nasional?

Kunci Jawaban:
Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang menampung norma hukum. Mengikat warga penduduk untuk mematuhi. Dibuat oleh forum negara atau pejabat yang berwenang

2. Apa landasan aturan pembentukan peraturan perundang-undangan?

Kunci Jawaban:
UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana sudah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 wacana “Perubahan Atas UU No.12 Tahun 2011 wacana Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”

3. Jelaskan tiga asas yang mesti diamati dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kunci Jawaban:
Alternatif respon (pilih tiga)
a. Kejelasan tujuan; tujuan peraturan mesti jelas
b. Kelembagaan/pejabat pembuat; mesti sesuai kewenangannya
c. Dapat dilaksanakan: peraturan hars sanggup dilaksanakan oleh masyarakat
d. Rumusan mesti jelas
e. dst

4. Berikan satu referensi pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan satu referensi undang-undang untuk melaksanakannya.

Kunci Jawaban:
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Pasal 31 Ayat (1) “Setiap warga negara berhak memperoleh Pendidikan”
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 wacana “Sistem Pendidikan Nasional”

5. Bagaimana cara memajukan kontrak warga penduduk untuk mematuhi peraturan perundang-undangan? Jelaskan

Kunci Jawaban:
Upaya untuk memajukan kontrak warga penduduk biar mematuhi peraturan perundang-undangan antara lain sanggup dilaksanakan lewat pengertian peraturan, pendisiplinan (tindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran) dan sebagainya.

Demikian artikel cybermoeslem.xyz yang menyuguhkan referensi Soal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kelas 8 Bab 2 Berkomitmen Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional lengkap dengan kunci jawabannya yang kami rujuk dari Modul PJJ PPKn kelas VIII SMP. Semoga bermanfaat, silahkan baca-baca artikel cybermoeslem.xyz yang lainnya. Selamat dan semangat belajar!


Sumber https://www.sekolahmuonline.com